Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Ini yang Dilakukan Kemenkeu

Pemerintah mengklaim momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan Semester I 2019 masih positif meskipun perekonomian global melemah.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 29 Juli 2019  |  04:04 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi keynote speaker dalam The 14th  Gaikindo International Automotive Conference di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/7).  - BISNIS.COM/Felix Jody Kinarwan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi keynote speaker dalam The 14th Gaikindo International Automotive Conference di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/7). - BISNIS.COM/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan Semester I 2019 masih positif meskipun perekonomian global melemah.

Untuk memperkuat momentum tersebut, pemerintah tengah melakukan reformasi internal untuk memperkuat ekonomi misalnya dengan meningkatkan penerimaan pajak tanpa menekan investasi.

Salah satu yang dilakukan Pemerintah dalam reformasi perpajakan adalah investasi di bidang data dan analisis.

“Kalau kita lihat kontribusinya, industri manufaktur  masih yang terbesar. Jadi, kalau industri manufaktur mengalami tekanan, terasa sekali di dalam penerimaan kita,” ujar Menkeu Sri Mulyani seperti dikutip dari laman Kemenkeu, Minggu (28/7/2019).

Sementara itu sektor industri yang masih tumbuh sehat adalah industri jasa keuangan, konstruksi dan real estate, serta sektor transportasi dan pergudangan yang paling tinggi pertumbuhannya. Hal ini berkaitan erat dengan mobilitas, pembangunan infrastruktur dan juga munculnya ekonomi digital dan e-commerce.

Adapun sejak tahun 2014-2015, Pemerintah telah meletakkan beberapa milestones kebijakan fiskal, antara lain keringanan PPh revaluasi aset sampai menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), menurunkan pajak usaha kecil dan menengah, dan melakukan peraturan perundangan untuk akses informasi.

Menkeu tak menampik bahwa yang membedakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 10 tahun yang lalu adalah memiliki informasi yang luar biasa yang tidak hanya berasal dari internal DJP saja, tetapi juga dari 132 negara yang akan mengirimkan informasi (AEOI) bahwa ada Wajib Pajak (WP) di wilayah jurisdiksinya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top