Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pelaku industri alas kaki memperluas kapasitas produksi dan merelokasi pabrik ke Jawa Tengah dalam beberapa tahun belakangan ini.
Hal itu dilakukan karena upah tenaga kerja di Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan wilayah Jawa Barat dan Banten yang selama ini menjadi pusat industri alas kaki.
Kendati demikian, langkah tersebut dinilai belum optimal untuk mengerek ekspor alas kaki. Menurut Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) pengiriman produk dari Banten tercatat menurun.
Badan Pusat Statistik merilis pada periode Januari—Juni 2019, ekspor alas kaki senilai US$2,2 miliar atau turun 12,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai US$2,5 miliar.
"Kenaikan di Jawa Tengah belum mampu mengimbangi penurunan dari Banten,” kata Budiarto Tjandra, Ketua Pengembangan Sport Shoes & Hubungan Luar Negeri Aprisindo, Rabu (24/7/2019).
Agar industri alas kaki bisa tumbuh dengan baik, pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan insentif yang menarik untuk mendatangkan investor baru, baik di hulu maupun hilir. Salah satunya melalui pemberian insentif pajak.
Menurutnya, industri hulu alas kaki masih perlu dikembangkan karena saat ini sebesar 50% bahan baku masih diimpor. China sudah bisa memenuhi 90% bahan baku dari dalam negeri, sedangkan Vietnam mencapai 70%.
"Pengurusan izin amdal saja butuh 6 hingga 12 bulan dan biaya tenaga kerja tinggi dibandingkan negara lain, perlu insentif untuk investasi di Indonesia," katanya.
Pelaku industri alas kaki dalam negeri juga meminta pemerintah segera menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA), terutama dengan Uni Eropa karena menjadi pasar ekspor utama dengan pangsa pasar mencapai 31%.
Apalagi, Vietnam telah mencapai kesepakatan FTA dengan Uni Eropa sehingga banyak semakin banyak permintaan ke negara tersebut.
"Perkembangan industri alas kaki juga menuju ke digitalisasi, perlu SDM berkualitas. Hal-hal ini perlu dukungan dari pemerintah," ujar Budi.
Selain itu, dia mengatakan pelaku industri masih ada beban dengan upah sektoral di beberapa daerah. Menurutnya, untuk industri padat karya kenaikan UMP tidak perlu ditambah dengan upah sektoral.
Besaran upah sektoral ini berbeda dengan UMP yang mengacu pada formula yang jelas. “Untuk upah sektoral, ada negoisasi dengan serikat pekerja, ini agak grey area,” katanya.
Saat ini pemerintah telah menyiapkan insentif khusus bagi industri padat karya selain fasilitas super deductible tax.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan untuk mendorong investasi di sektor manufaktur, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif di sektor industri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 94 tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
Selain memberikan insentif super deductible tax untuk vokasi dan kegiatan research and development (R&D), pemerintah juga menyiapkan insentif perpajakan khusus industri padat karya.
"Bentuknya tax allowance untuk semua industri padat karya. Aturannya jadi satu dengan super deductible tax," katanya.
Ketiga insentif tersebut tinggal menunggu aturan turunan dari PP berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam PP tersebut, selain tertuang mengenai super deductible tax, juga disebutkan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya dan belum mendapatkan fasilitas insentif yang dimaksud dalam pasal 31A UU Pajak Penghasilan.
