Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan mengklaim sebanyak 63 unit dari total 125 unit terminal bus tipe A yang dikelola Ditjen Perhubungan Darat layak dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi menuturkan klaim itu mengacu potensi dan penilaian keekonomian bisnis.
"Hanya sekarang yang sudah saya lakukan feasibility study [FS] sendiri untuk bisa dikerjasamakan ada empat, di Malang, Banyuwangi, Cirebon, Semarang kalau tidak salah," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (16/7/2019).
Dia menyatakan pihaknya membuka diri kepada pihak swasta yang tertarik masuk ke bisnis terminal bus untuk melihat studi atas empat terminal. Namun, Budi menyatakan tetap membuka kemungkinan pihaknya swasta mengelola terminal lainnya.
"Banyak terminal yang punya potensi, Bandung, itu Leuwipanjang, di tengah kota, cocok dibangun mal. Kemudian, Padang, Bukit Tiinggi itu di sampingnya pasar seperti pasar Tanah Abang [Jakarta], Wali kotanya saja sudah minta dibangunkan perluasan untuk parkir," jelasnya.
Menurutnya, pihak swasta yang sudah tertarik untuk menjajaki kerja sama pengelolaan terminal juga sudah banyak. Namun, dia menyatakan banyak di antaranya yang mundur di tengah jalan tanpa alasan yang jelas.
Dia berharap ada peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan insentif tertentu supaya swasta lebih tertarik menjajaki pengelolaan terminal bus.
