Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Lelang Tambang Bermasalah, Kementerian ESDM Belum Tentukan Langkah Lanjutan

Kementerian ESDM mengaku belum menyiapkan pilihan tindakan untuk menghadapi keputusan Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan adanya masalah dalam lelang Blok Bahodopi Utara di Sulawesi Tengah dan Blok Matarape di Sulawesi Tenggara.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 10 Juli 2019  |  15:33 WIB
Articulated dump truck mengangkut material pada pengerukan lapisan atas di pertambangan nikel PT. Vale Indonesia di Soroako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis (28/3/2019). - ANTARA/Basri Marzuki
Articulated dump truck mengangkut material pada pengerukan lapisan atas di pertambangan nikel PT. Vale Indonesia di Soroako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis (28/3/2019). - ANTARA/Basri Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengaku belum menyiapkan pilihan tindakan untuk menghadapi keputusan Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan adanya masalah dalam lelang Blok Bahodopi Utara di Sulawesi Tengah dan Blok Matarape di Sulawesi Tenggara.

Dalam lelang yang telah dilaksanakan sebelumnya, PT Antam Tbk. dinyatakan sebagai pemenang atas dua blok tambang nikel bekas PT Vale Indonesia Tbk.  Namun, Ombudsman menyatakan adanya temuan maladministrasi dalam proses lelang dua blok tambang yang dilakukan tahun lalu tersebut. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pembahasan di Ombudsman. Kementerian ESDM belum menyiapkan sejumlah rencana tindakan untuk menghadapi keputusan Ombudsman nantinya. 

"Kita tunggu saja," katanya, Rabu (10/7/2019). 

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan hingga saat ini pembahasan terhadap dua blok yang dinilai bermasalah tersebut masih dilakukan di Ombudsman. 

Adanya prosedur yang kurang lengkap dalam petunjuk teknis penawaran dan lelang dinilai menjadi celah untuk pihak yang tidak puas akan hasil lelang. Ombudsman pun menyatakan ada maladministrasi dalam prosesnya.

"Apa yang sudah dilakukan sudah sesuai regulasi. Kalau yang disalahkan ESDM, berarti regulasinya disalahkan juga," katanya. 

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyelesaikan penyusunan petunjuk teknis baru dalam prosedur penawaran dan lelang Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK) yang akan diterapkan dalam penawaran dan lelang tahap 2.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pertambangan kementerian esdm Nikel
Editor : Lucky Leonard
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top