Finalisasi RCEP Tak Akan Terganggu Konflik Dagang Jepang-Korsel

Penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) diyakini tidak akan molor lagi dari target, kendati hubungan dagang antara dua anggotanya Jepang dan Korea Selatan sedang memanas.
Yustinus Andri DP
Yustinus Andri DP - Bisnis.com 09 Juli 2019  |  13:00 WIB
Finalisasi RCEP Tak Akan Terganggu Konflik Dagang Jepang-Korsel
Seorang pria memprotes kebijakan Jepang membatasi ekspor di depan Kedubes Jepang di Seoul. - Kyodo

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) diyakini tidak akan molor lagi dari target, kendati hubungan dagang antara dua anggotanya Jepang dan Korea Selatan sedang memanas.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menjelaskan, sejauh ini kedua negara tidak melibatkan kepentingan politisnya ketika berunding mengenai RCEP.

“Sejauh ini perundingan RCEP berjalan sangat konstruktif dan seluruh negara anggota tidak membahas memanasnya hubungan dagang masing-masing negara. Kami, negara anggota meyakini, RCEP ini adalah pakta kerja sama yang penting untuk masa depan masing-masing negara,” jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (8/7/2019).

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menilai memanasnya hubungan dagang antara Jepang dan Korsel dapat menjadi momentum untuk memperdalam kerja sama yang dijalin dalam kerangka IJEPA dan IK-CEPA.

Pasalnya, menurutnya dalam dua pakta kerja sama ekonomi bilateral tersebut, produk yang dikerjasamakan antara Indonesia dengan negara mitra cenderung terbatas. “Kita masih bisa gali lebih jauh apa saja produk yang bisa kita kerja samakan untuk ditingkatkan ekspornya di IK-CEPA dan IJEPA. Korsel katanya ingin memboikot produk tekstil dari Jepang, maka kita bisa isi dengan produk tekstil kita. Banyak peluang yang bisa kita manfaatkan,” jelasnya.

Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan, memanasnya hubungan perdagangan antara Negeri Sakura dan Negeri Ginseng dapat menjadi momentum untuk mempercepat proses penyelesaian negosiasi IK-CEPA dan IJEPA.

“Sebab, saya yakin, Jepang dan Korsel pasti mencari mitra baru atau meningkatkan kemitraan dengan mitra tradisionalnya seperti Indonesia untuk mengantisipasi memburuknya hubungan dagang di antara kedua negara itu,” ujarnya.  Shinta melanjutkan, secara umum ekspor Indonesia belum akan terdampak oleh konflik antara Jepang dan Korsel tersebut.

Pasalnya, ekspor Indonesia ke kedua negara tersebut masih berupa batu bara, minyak goreng, karet, kayu dan komponen otomotif. Sementara itu, komoditas yang menjadi objek konflik kedua negara saat ini berupa produk teknologi tinggi.

Indonesia menurutnya, justru dapat kecipratan berkah dari konflik tersebut lantaran perusahaan-perusahaan dari kedua negara akan merelokasi pabriknya ke luar negeri, agar terhindar dari restriksi dagang yang dilangsungkanmasing-masing negara. 

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono mengatakan, memanasnya hubungan dagang antara Korsel dan Jepang, bukan menjadi alasan bagi Indonesia untuk tidak mempercepat penyelesaian RCEP, IK-CEPA dan IJEPA.

“Indonesia memiliki posisi yang strategis di RCEP, IK-CEPA dan IJEPA lantaran skala ekonominya yang besar. Untuk itu, seharusnya Indonesia bisa memiliki daya tawar yang lebih kepada Jepang dan Korsel agar tetap mempercepat penyelesaian negosiasi,” katanya.

Pasalnya, ketiga pakta kerja sama ekonomi komprehensif tersebut penting bagi Indonesia untuk mendongkrak kinerja ekspornya pada masa depan. Kondisi kinerja dagang Indonesia yang terus tertekan, menurutnya membutuhkan insentif yang kuat dari pakta dagang yang sedang digencarkan pemerintah selama ini.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, Indonesia mendapatkan peluang untuk mengintensifikandan memperdalam poin-poin kerja sama dalam IK-CEPA dan IJEPA, di tengah meningkatnya hubungan dagang Jepang dan Korsel. 

Namun demikian, pemerintah dan eksportir Indonesia harus mengevaluasi diri, lantaran selama ini ketika IJEPAdilaksanakan, rata-rata tingkat utilisasi perdagangan kedua negara melalui pakta kerja sama tersebut hanya mencapai 30%.

“Intensifikasi dan pendalaman poin-poin kerja sama baik di IJEPA dan IK-CEPA memang penting. Namun, jauh lebih penting adalah bagaimana caranya meningkatkan utilitas penggunaan pakta dagang tersebut untuk mendongkrak kinerja dagang kita,” jelasnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
rcep

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top