Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penghiliran Logam : Proyeksi Kebutuhan Smelter Masih Mengandalkan RIPIN

Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian perlu duduk bersama untuk membahas pengembangan penghiliran industri logam nasional, termasuk kebutuhan bahan baku tambang.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com 08 Juli 2019  |  18:20 WIB
Pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa milik PT Antam Tbk., di Kolaka, Sulawesi Tenggara. - JIBI/Nurul Hidayat
Pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa milik PT Antam Tbk., di Kolaka, Sulawesi Tenggara. - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian perlu duduk bersama untuk membahas pengembangan penghiliran industri logam nasional.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan pihaknya menunggu daftar dari Kementerian Perindustrian terkait produk hulu mineral mana saja yang akan dijadikan bahan baku industri.

“Kementerian Perindustrian butuhnya seperti apa, maka nanti ekspor [komoditas] akan kami batasi,” tuturnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (8/7/2019).

Pasalnya, sejauh ini Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian belum memperbarui kebutuhan penghiliran industri nasional.

Menurut Bambang, batas kewenangan Kementerian ESDM dalam mendorong pengelolaan mineral disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 17/1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri.

"Peraturan Pemerintah No. 17/1986 ini spesifik bahwa [misalnya] pengelolaan bijih timah, bauksit jadi alumina, jadi kewenangan kami waktu itu. Ini kami lanjutkan, kita yang lakukan pengelolaan dari logam," katanya.

Bambang mengakui hingga saat ini, Kementerian ESDM masih mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

“Belum ada update, dan kami memang harus duduk bareng. Kalau ada perubahan yang baru, ya kita harus tahu kan. Investasi [logam] kan besar, jangan sampai kita salah memperkirakan,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

smelter pertambangan logam
Editor : Lucky Leonard
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top