Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan kerjasama dengan Pemerintah Inggris melalui Department for International Development dan Foreign and Commonwealth Office dengan total portofolio senilai 60 juta pound sterling untuk membiayai kegiatan di bidang kehutanan, pertanahan, dan pemerintahan.
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan kerjasama dengan Department for International Development (DfID) dan Foreign and Commonwealth Office bergerak untuk mendorong Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan perubahan Iklim. Kerjasama yang dimulai pada 18 Juni lalu bertujuan mempercepat proses administrasi dan hukum.
"Ke depan, saya berharap kita dapat mengembangkan lebih banyak proyek kerjasama untuk mendukung Strategi Nasional tentang Inisiatif PRK,” jelas Bambang dalam Pertemuan dengan Secretary of State for International Development Mr. Rory Stewart, dalam rangkaian Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019 di London, Selasa (2/7/2019).
Bambang menjabarkan saat ini Bappenas tengah mengimplementasikan tiga proyek kerjasama dengan DfID.
Pertama, Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut (TEGAK) yang dikelola oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Proyek ini untuk mendukung Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia dalam mengelola hutan, restorasi, serta mencegah kebakaran hutan di lima provinsi.
Kedua, Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang bertujuan untuk mendukung persiapan perencanaan PRK serta mengintegrasikan PRK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Ketiga, Hutan Berkelanjutan di Papua yang dikelola oleh Desk Papua. Proyek ini untuk mendukung pencegahan deforestasi dan degradasi lahan di wilayah Papua.
Adapun total portofolio DfID di Indonesia sebesar 60 juta pound sterling. Rincian pembiayaan kegiatan antara lain di bidang Forest, Lands and Governance (FLAG) sebesar 32,5 juta, pound sterling serta 27,5 juta pound sterling untuk mendukung perencanaan spasial dan hutan berkelanjutan di Papua, pertumbuhan ekonomi hijau, dan PRK.
Kegiatan DfID di Indonesia dikelola oleh UK Climate Change Unit (UKCCU) yang didirikan sejak 2011. Menurut Bambang, koordinasi yang erat dan kuat antara UKCCU dan Bappenas sangat penting untuk memastikan sinergi di antara semua program dan pemangku kepentingan.
"Saya berharap DfID melalui UKCCU tetap memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai delivery model, baik melalui pemerintah maupun pelaksanaan langsung oleh organisasi internasional, untuk memastikan efektivitas mencapai tujuan pada tingkat maksimum serta pada saat yang sama juga dapat meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan selain pemerintah,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
