Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas mengajak para investor Inggris untuk lebih meningkatkan investasinya di Indonesia, seiring banyaknya peluang atau sektor yang bisa dimasuki, termasuk infrastruktur.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memberikan peluang yang sangat besar bagi para investor asing untuk masuk dan berpartisipasi membangun infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.
Pihaknya yakin investor Inggris juga memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan skala investasi di Indonesia. Pasalnya, Bappenas mencatat realisasi investasi dari perusahaan Inggris selama periode Januari-Desember 2018 kurang lebih USD 300 juta dan menduduki peringkat 14 dibandingkan dengan negara lain.
"Saya harap kerja sama lebih intensif selama forum ini dapat meningkatkan angka investasi tersebut secara signifikan,” jelasnya di acara Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019 di London, melalui siaran resmi, Selasa (2/7).
Agenda IIIF bertajuk Accelerating Indonesia’s Infrastructure Investment For Higher Economic Development itu bertujuan berbagi pengalaman dan informasi peluang pembangunan infrastruktur di Indonesia serta menghimpun dukungan investor potensial.
Menteri Bambang menjelaskan konektivitas menjadi tema utama dari pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembangunan jalan dan kereta api serta peningkatan fasilitas pelabuhan dan bandara.
Baca Juga
Menurutnya fokus pada konektivitas ini dipandang sebagai prasyarat langsung dan prioritas strategis untuk pembangunan ekonomi Indonesia, mengingat wilayah Indonesia sangat luas dengan total lebih dari 17 ribu pulau.
Konektivitas juga menjadi tema krusial pembangunan infrastruktur di dalam RPJMN 2020-2024 dengan strategi yang ditingkatkan untuk menghubungkan infrastruktur yang telah dibangun maupun Kawasan Industri yang baru dikembangkan.
Strategi ini akan meningkatkan efektivitas infrastruktur sekaligus secara paralel meningkatkan potensi Kawasan Industri yang terhubung.
“Infrastruktur adalah kunci untuk mengatasi tantangan logistik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa yang sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia," ujarnya.
Saat ini Indonesia telah membangun lebih dari 1.000 km jalan tol, memperluas 150 km rel kereta api, mengembangkan transportasi umum di kota besar termasuk meresmikan MRT pertama di Jakarta yang segera diekspansi 248 km.
Menurutnya dampak peningkatan konektivitas juga ditunjukkan dengan waktu perjalanan yang dibutuhkan setelah jalan tol Trans-Jawa dibangun.
Hal itu terlihat dari adanya percepatan waktu tempuh dari Jakarta ke Surabaya, dua kota terbesar di Indonesia, dari 12-14 jam menjadi 8-12 jam untuk kendaraan penumpang, sementara dari 24-36 jammenjadi 12-24 jam untuk kendaraan barang.
"Semua pembangunan infrastruktur konektivitas ini diharapkan dapat signifikan mengurangi biaya logistik hingga 20 persen,” jelasnya.
Adapun dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia memberikan insentif dengan mengadvokasi dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia melalui berbagai kebijakan dan peraturan.
Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat mengembangkan infrastruktur di Indonesia, salah satunya dengan memberikan tax holiday atau pembebasan pajak 20 tahun untuk proyek-proyek yang dianggap sebagai proyek strategis bagi perekonomian Indonesia.
Selain itu juga membebaskan bea masuk selama empat tahun untuk keperluan produksi seperti mesin, barang, dan bahan baku yang bersumber dari dalam negeri.
"Kami juga mendorong pembiayaan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pemanfaatan instrumen pasar keuangan sebagai alat investasi infrastruktur," ujarnya.
Pihaknya berharap insentif dan peningkatan iklim bisnis ini dapat memacu lebih banyak partisipasi investor Inggris yang hadir di forum tersebut.
"Dengan demikian, peringkat investasi dan tingkat kepercayaan terhadap Indonesia yang diberikan oleh lembaga internasional dapat lebih ditingkatkan,” pungkasnya.
Turut hadir Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma, dan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan dengan Indonesia Richard Graham MP.
