LAPORAN OECD: Auditor Pajak, Palang Pintu Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

Perkembangan modus kejahatan perpajakan maupun tindak pidana pencucian uang menjadi tantangan bagi para pemeriksa maupun auditor pajak. 
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 17 Juni 2019  |  06:13 WIB
LAPORAN OECD: Auditor Pajak, Palang Pintu Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris
Ilustrasi - Luwuraya

Bisnis.com, JAKARTA – Perkembangan modus kejahatan perpajakan maupun tindak pidana pencucian uang menjadi tantangan bagi para pemeriksa maupun auditor pajak. 

Kedua profesi ini memiliki peran sentral, apalagi di tengah kebutuhan pemerintah dalam memenuhi target pendapatan negara yang dalam konteks Indonesia 80 persen di antaranya berasal dari pajak.

Dalam terbitan terbarunya berjudul Money Laundering and Terrorist Financing Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebut petugas pajak memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengakses informasi maupun dokumentasi dari wajib pajak.

“Peran pemeriksa pajak dan auditor pajak dalam memeriksa pembukuan dan catatan pajak wajib pajak penilaian menempatkan mereka dalam posisi unik untuk mengidentifikasi tidak hanya kejahatan pajak, tetapi juga pencucian uang dan pendanaan teroris,” tulis OECD dalam buku pegangan tersebut yang dikutip Bisnis, Senin (17/6/2019).

Menurut laporan itu, para pemeriksa dan auditor pajak dapat membantu memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris dengan mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang tidak lazim atau mencurigakan sesuai dengan hukum dan prosedur domestik. Namun demikian untuk mencapai hal itu, setidaknya pemeriksa maupun auditor pajak perlu melihat sejumlah indikator.

Pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para pemeriksa dan auditor pajak. Di banyak negara, petugas pajak adalah mitra dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan anti-teroris. Pemeriksa pajak dan auditor pajak sering ditempatkan dengan baik untuk mengidentifikasi tanda-tanda pertama kemungkinan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Kedua, harus memiliki sikap kritis. Pemeriksa pajak dan auditor pajak harus menyadari perlunya membedakan antara tampilan dan realitas misalnya bisa membedakan antara fakta yakni peristiwa atau tindakan yang realitasnya telah ditetapkan atau sebaliknya.

Ketiga, visibilitas terhadap transaksi yang tidak biasa. Hasil kejahatan yang terkait dengan pencucian uang mungkin menjadi jelas bagi pemeriksa pajak atau auditor pajak. Visibilitas tersebut terkait dengan pergerakan uang tunai dalam pengangkutan, penukaran, penyimpanan atau pengeluaran, penggunaan metode atau proses pencucian uang yang diketahui, peningkatan pendapatan, aset, atau capital gain, hingga pengaturan pinjaman yang tidak biasa.

Keempat, terkait pemahaman terhadap sejumlah indikator, terutama mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa. Perlu dicatat bahwa indikator tidak memberikan kepastian bahwa kegiatan yang tidak diinginkan telah terjadi.

Kelima, pelaporan transaksi yang tidak biasa. Pelaporan transaksi yang tidak biasa ke Financial Intelligence Unit (FIU) oleh pemeriksa pajak atau auditor pajak akan berbeda di dalam yurisdiksi dan persyaratan untuk melapor akan bersifat wajib atau diskresioner.

Keenam, menyelesaikan atau merujuk audit yang dilakukan jika terdapat indikasi pencucian uang atau pendanaan teroris. Jika sesuai, audit harus dirujuk ke otoritas penegak hukum yang relevan untuk melakukan investigasi kriminal terhadap dugaan pelanggaran, pencucian uang, atau pendanaan teroris.

Ketujuh, pertukaran informasi internasional. Hal ini penting karena pemeriksa pajak dan auditor pajak harus mengetahui aliran uang internasional yang terkait dengan kejahatan nasional dan internasional. Pertukaran informasi antara administrasi pajak negara sangat penting dalam memerangi kejahatan pajak, dan juga dapat membantu memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pajak

Editor : Tegar Arief

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup