Bisnis.com, JAKARTA - Keterbatasan lahan garapan petani dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya biaya produksi padi atau beras dalam negeri.
Biaya produksi padi di Indonesia ditengarai lebih dari 2 kali lipat dibandingkan negara lain di Asean seperti Vietnam. Tingginya biaya produksi ini kemudian berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan petani di dalam negeri.
"Saya termasuk yang melihat bahwa lahan sempit itu, pasti dia tidak efisien sehingga karena lahan sempit dia juga sulit mengakses modal. Akhirnya dia tidak mampu meningkatkan produktivitas pada dasarnya," ujar Ketua Umum Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perhepi) Sutarto Alimoeso, Selasa (29/5/2019).
Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perubahan pada pola subsidi. Seperti diketahui, selama ini pemerintah menggelontirkan subsidi melalui sejumlah pola baik subsidi venih dan pupuk di hulu maupun subsidi bantuan pangan non-tunai untuk konsumen.
Menurut Soetarto, sebesar apapun subsidi yang digelontorkan, khususnya untuk para petani di hulu seperti subsidi pupuk, tidak akan bisa berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani.
Adapun subsidi yang dinilai tepat adalah dengan memberikan insentif harga pada petani. Dengan harga pembelian yang menarik di tingkat petani, menurutnya akan mendorong semangat petani untuk berpeoduksi.
Harga yang baik juga memberi ruang bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperluas lahan garapan baik melalui pembelian maupun menyewa lahan. Dengan lahan yang lebih luas, ke depan, kegiatan produksi petani juga bisa lebih efisien dari segi biaya.
"Sebenarnya kalau ada insentif di harga, mungkin insentif harga itu yang harus menjadi perhatian untuk, mungkin pemerintah membeli mahal tetapi nanti supaya mereka berproduksi, kalau perlu nyewa lahan kan gitu," tambahnya.
Dia mengakui, dengan adanya insentif harga di petani akan mempengaruhi hara pembelian yang juga akan berimbas pada harga eceran tertinggi beras.
Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan harga di konsumen, khususnya konsumen menengah ke bawah, pemerintah bisa menjalankan subsidi seperti yang dilakukan saat ini. Adapun konsumen dengan kemampuan finansial bisa memilih beras dengan kualitas premium yang memang harganya lebih tinggi. "Kalau menengah ke bawah itulah yang harus jadi titik fokus perhatian pemerintah," ujarnya.
