4 Kawasan Masuk Rencana Pengembangan Industri Halal

Sebanyak 4 kawasan industri masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri halal di dalam negeri. Pengembangan ini merupakan salah satu upaya mendukung pemberlakuan produk halal pada 17 Oktober 2019.
 4 Kawasan Masuk Rencana Pengembangan Industri Halal
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 31 Mei 2019  |  20:40 WIB
 4 Kawasan Masuk Rencana Pengembangan Industri Halal
(Kiri ke kanan) Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar dalam konferensi pers Peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Selasa (14/5/2019). Bisnis - M. Richard

Bisnis.com, JAKARTA—Sebanyak 4 kawasan industri masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri halal di dalam negeri. Pengembangan ini merupakan salah satu upaya mendukung pemberlakuan produk halal pada 17 Oktober 2019.

Berdasarkan Kementerian Perindustrian, keempat kawasan industri tersebut adalah Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Modern Cikande Industrial Estate.

Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito mengatakan keempat kawasan industri tersebut telah mengajukan diri ke Kemenperin untuk mengembangkan kawasan industri halal.

“Dari keempat KI, baru Modern Cikande yang telah launching. Insya Allah yang lain segera menyusul,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (29/5/2019).

Kawasan industri halal merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal.

Apabila diperinci, Batamindo Industrial Park berencana mengembangkan zona halal seluas 17 hektare dari total area seluas 320 hektare, Bintan Industrial Estate seluas 100 hektare dari 320 hektare secara total, dan Modern Cikande seluas 500 hektare. Adapun, Jakarta Industrial Estate Pulogadung berencana mengembangkan zona halal untuk produk mode, farmasi, dan kosmetik, pusat makanan, laboratorium halal, dan halal center.

Warsito menyebutkan dalam pengembangan kawasan industri halal, Kemenperin bertugas menetapkan standar, memberikan fasilitas insentif, promosi, dan kerja sama teknis dalam pengembangan kawasan industri halal. Nantinya, aspek-aspek tersebut diatur dalam peraturan Menteri Perindustrian. Aspek insentif juga diusulkan dalam pelayanan satu atap dalam mendapatkan sertifikat halal.

“Insya Allah sebelum pemberlakuan sertifikasi halal Oktober 2019, permenperinnya dirilis. Saat ini sedang akan dilakukan harmonisasi,” jelasnya.

Adapun, kriteria kawasan industri halal antara lain memiliki manajemen kawasan industri halal, memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium untuk pemeriksaan dan pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih sesuai dengan persyaratan halal, memiliki sejumlah tenaga kerja yang terlatih dalam jaminan produk halal, dan memiliki pembatas kawasan industri halal.

Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), menuturkan dari sisi pengembang, pengembangan kawasan industri halal merupakan upaya memfasilitasi industri halal dengan menyiapkan dari sisi prasarana dan sarananya.

Dia berpendapat dalam penerapan sertifikasi halal pemerintah diharapkan bisa mendalami lebih komprehensif sebelum secara resmi diterapkan dan jangan sampai kebijakan ini nantinya memberatkan industri. “Jangan sampai berencana memberikan sesuatu yang menarik dan lebih baik, tetapi dampaknya secara total bisa tidak baik. Ini harus dikaji lebih dalam.”

Sementara itu, PT Modern Industrial Estat (Modern Cikander Industrial Estate) telah melakukan peletakkan batu pertama atau ground breaking kawasan industri halal di Cikande, Serang, Banten pada kuartal akhir tahun lalu.

Pascall Wilson, Presiden Direktur Modern Industrial Estat, mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 500 hektare untuk dijadikan klaster industri halal. Proyek pengembangan modern halal valley ini akan terbagi menjadi 3 tahap.

"Untuk tahap pertama, kami investasi sekitar Rp500 miliar untuk pengembangan seluas 150 hektare. Tahap selanjutnya menyusul melihat perkembangan," ujarnya.

Perusahaan berinisiatif untuk mengembangkan klaster halal karena pertumbuhan masyarakat muslim di dunia yang cukup besar. Apalagi, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar belum memiliki kawasan industri halal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kawasan industri

Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top