Akademisi : Pemerintah Bisa Ajak ConocoPhillips Perbesar Investasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertemu dengan CEO Conoco Phillips Ryan Lance untuk membahas kelanjutan operasional Blok Corridor.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com 23 Mei 2019  |  17:52 WIB
Akademisi : Pemerintah Bisa Ajak ConocoPhillips Perbesar Investasi
Blok migas - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertemu dengan CEO Conoco Phillips Ryan Lance untuk membahas kelanjutan operasional Blok Corridor.

Melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat, Jonan tiba di Houston, AS, untuk bertemu dengan investor migas Conoco Phillips dan Chevron. Jonan bertemu dengan CEO Conoco Phillips Ryan Lance pada Rabu (22/5) waktu setempat.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi, dijelaskan tujuan pertemuan tersebut untuk membahas  kelanjutan operasi ConocoPhilips di Blok Corridor di Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan tersebut,  Conocophillips selaku operator eksisting berkomitmen untuk terus mengoperasikan Blok Corridor bersama pemegang hak partisipasi eksis.

Dalam pertemuan itu Jonan didampingi Wakil Kepala SKK Migas Sukandar, Duta Besar RI di Washington Mahendra Siregar, dan Konjen RI di Houston.

Menanggapi pertemuan bisnis tersebut, Staf Pengajar Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengatakan diskusi Pemerintah dengan Conocophillips diproyeksi bicara komitmen jangka panjang operator di Indonesia.

“Bicara eksplorasi ke depannya, bukan hanya signature bonus, komitmen apa yang bisa dilakukan, tidak hanya eksploitasi tapi juga menemukan cadangan baru,” katanya, ketika dihubungi Bisnis, Kamis (23/5/2019).

Menurutnya, dalam pembahasan proposal pengelolaan blok terminasi, yang menjadi pokok pembahasan adalah keekonomian. Pri Agung menganggap KKKS tidak memusingkan kontrak kerja sama yang digunakan, apalagi blok migas tersebut digolongkan wilayah kerja produksi.

“Pemerintah harusnya cerdik Itu dalam penawaran blok terminasi. Fokusnya bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Pemerintah juga seharusnya menawarkan Conocophillips untuk berinvestasi di area migas lainnya di Indonesia,” tambahnya.

Hak kelola Blok Corridor akan berakhir pada tahun 2023. Saat ini Blok Corridor menyumbang sekitar 17% dari total produksi gas di Indonesia. 

Sebelumnya, Sr. Vice President Commercial, Business Development and Relations ConocoPhillips Indonesia Taufik Ahmad meminta bersabar dan menunggu pembahasan pengelolaan wilayah kerja yang ada di Sumatra Selatan ini.

"Sabarlah nanti juga diumumkan. Tunggu pemerintah saja, nanti dua minggu lagi," katanya. Berbeda dengan pembahasan blok terminasi 2020, 2021 ataupun 2022, yang relatif cepat, pembahasan Blok Corridor terbilang lambat.

Pemerintah tidak memberikan alasan jelas mengapa pembasahannya lama. Dharmawan Samsu sendiri mengaku belum ada hal yang dapat dibagikan terkait keinginan Pertamina lebih terlibat di Blok Corridor. "Belum ada yang bisa dibagikan," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
conocophillips, blok migas

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top