Parlemen Jepang Ragukan Kebijakan Pajak Abe

Tanda-tanda melemahnya ekonomi Jepang memicu kekhawatiran di antara beberapa anggota parlemen partai yang berkuasa bahwa negara itu belum siap mengatasi wacana kenaikan pajak penjualan pada Oktober.
Nirmala Aninda
Nirmala Aninda - Bisnis.com 20 Mei 2019  |  10:38 WIB
Parlemen Jepang Ragukan Kebijakan Pajak Abe
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berdiskusi dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (kedua kanan) saat pertemuan KTT G-7 Outreach Sesi I di Ise-Shima, Jepang, Jumat (27/5). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Tanda-tanda melemahnya ekonomi Jepang memicu kekhawatiran di antara beberapa anggota parlemen partai yang berkuasa bahwa negara itu belum siap mengatasi wacana kenaikan pajak penjualan pada Oktober.

Perdana Menteri Shinzo Abe telah menunda kenaikan pajak penjualan dari 8 persen menjadi 10 persen sebanyak dua kali dan ada spekulasi bahwa dia bisa berubah pikiran lagi menjelang pemilihan anggota dewan yang dijadwalkan Juli mendatang.

Kinerja ekonomi Jepang adalah faktor yang dapat mempengaruhi keputusan Abe, dengan data produk domestik bruto (PDB) yang akan diumumkan pada Senin (20/5/2019), diperkirakan menunjukkan kontraksi.

“20 Mei adalah hari penentu. Jika PDB negatif, saya pikir penilaiannya akan sangat berubah. Di sisi lain, jika nol atau bahkan sedikit positif, mungkin sangat sulit untuk menunda [kenaikan pajak penjualan], "kata Shigeharu Aoyama, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal, seperti dikutip melalui Bloomberg, Senin (20/5/2019).

Jepang secara bertahap meningkatkan pajak penjualan untuk mengendalikan utang yang membengkak dengan nilai yang terbesar di antara negara maju lainnya. Sebagian besar utang negara disebabkan karena biaya jaminan sosial yang bergerak lurus dengan dengan kenaikan jumlah populasi yang menua.

Pihak yang mendukung kenaikan pajak mengatakan penundaan lebih lanjut akan berisiko penurunan peringkat kredit, sementara pihak lawan bersikukuh kebijakan ini akan merusak ekonomi.

Menurut Aoyama, ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan pajak dengan dampak dari perang dagang AS-China dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang diperkirakan akan mempengaruhi ekonomi domestik.

“Secara obyektif, lebih masuk akal untuk menunda pajak penjualan. Ini pasti akan membebani konsumsi," kata Aoyama.

Sementara partai-partai oposisi Jepang menyerukan penundaan kenaikan, beberapa anggota koalisi yang berkuasa bersedia untuk secara terbuka untuk menyatakan hal yang sama sambil menunggu pemerintah menyusun anggaran dengan asumsi kenaikan pajak berlanjut.

Sebagian dari pendapatan pajak akan dialokasikan untuk memenuhi janji pemerintah seperti membuat program gratis perawatan anak umur prasekolah.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar Nikkei awal bulan Mei menemukan kenaikan suara menjadi 52 persen di mana responden menentang kenaikan pajak, dibandingkan dengan 47 persen dalam survei Maret.

Adapun ada sekitar 41 persen suara yang setuju, turun dari 45 persen pada jejak pendapat sebelumnya.

Shouji Nishida, anggota parlemen demokrat lainnya yang secara terbuka menentang kenaikan pajak, mengatakan bahwa menaikkan pajak sebelum Jepang dapat menghapus risiko deflasi sangat tidak mungkin.

Nishida adalah pendukung Teori Moneter Modern, yang berpendapat bahwa negara-negara yang bank sentral sendiri dan meminjam dalam mata uang mereka sendiri tidak dapat bangkrut, dan tidak perlu khawatir tentang pengeluaran berlebihan selama tidak menghasilkan inflasi yang tinggi.

"Jika Anda memahami hal ini, Anda akan menyadari bahwa tidak benar untuk mengatakan Jepang dalam krisis fiskal," kata Hiroshi Ando, anggota Partai Demokrat yang juga mendukung Teori Moneter Modern.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jepang, pajak, shinzo abe, ekonomi jepang

Editor : Tegar Arief

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top