Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meresmikan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, yang merekomendasikan empat langkah dan strategi utama.
Pertama, penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini.
Ketiga, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain. Keempat, penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.
Untuk menjalankan keempat strategi tersebut, MEKSI 2019-2024 akan menjabarkan beberapa langkah dasar yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), penguatan fatwa, regulasi, dan tata kelola.
The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 mencatat, total pengeluaran belanja masyarakat muslim dunia pada 2017 di berbagai sektor halal, seperti makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik halal, busana halal, wisata halal, media dan hiburan halal, dan keuangan syariah mencapai US$2,1 triliun.
Angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh hingga US$3 triliun pada 2023. Faktor utama yang mendorong fenomena tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia yang telah mencapai 1,84 miliar orang pada 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2023.
Baca Juga
Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan 85 persen dari jumlah populasi serta menyumbang 11 persen dari total muslim di seluruh dunia hanya dapat bertengger di peringkat 10 sebagai negara produsen produk halal dunia.
“Demi mencapai visi dalam masterplan ini, kami menetapkan berbagai target dan indikator, yaitu peningkatan skala usaha ekonomi syariah, Islamic Economic Index pada tingkat global dan nasional, kemandirian ekonomi, dan indeks kesejahteraan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Selasa (14/5/2019).
