DPP Organda Minta Pemerintah Buat Blueprint Moda Transportasi

Terkait dengan kenaikan tarif tiket pesawat yang akhir akhir ini banyak menyita perhatian public  DPP Organda menilai merupakan kewajaran untuk menyeimbangkan rasio keberlangsungan dalam  usaha transportasi .
Mia Chitra Dinisari | 13 Mei 2019 13:07 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Terkait dengan kenaikan tarif tiket pesawat yang akhir akhir ini banyak menyita perhatian public  DPP Organda menilai merupakan kewajaran untuk menyeimbangkan rasio keberlangsungan dalam  usaha transportasi .

Masalah yang cukup mendesak saat ini menurut mereka adalah agar pemerintah  secepatnya membuat   semacam  “blue print”  pengembangan transportasi dipelbagai moda dan  skenario penyelenggaraannya,

Hal ini dimaksudkan  agar semua moda dapat terkoneksi dan saling komplementer, Skenario integrasi dan koneksi diberlakukan secara nasional haruslah tetap dilaksanakan dengan sistematis dan terencana.

Sekjen DPP Organda Ateng Aryono dalam pernyataan  persnya, skenario yang dimaksud  agar pemerintah jangan takut gagal atau tidak cocok dalam menerapkan skenario, “Minimal bisa jadi pedoman pengambilan kebijakan, termasuk bagaimana skenario modal share antar moda, Artinya kesan predatory atas nama kemajuan jaman tidak perlu jadi justifikasi lagi” Ungkap Ateng

DPP Organda lebih  memfokuskan pada dinamika pembangunan infrastruktur angkutan umum yang saat ini   memerlukan integrasi yang baik untuk memudahkan perpindahan barang dan penumpang. Selain menciptakan penyelenggaraan angkutan yang bersifat komplementer angkutan antarmoda menjadi satu kesatuan . Salah satu penyebab iklim usaha tranportasi  menjadi  tidak kondusif adalah terjadinya “predatory price” dalam penentuan  tarif yang mengakibatkan dunia tranportasi darat, laut dan udara mengalami ketidakseimbangan menjalankan usahanya.

DPP Oranda menilai kenaikan tarif tiket  pesawat  merupakan kewajaran untuk menyeimbangkan rasio keberlangsungan sebuah  usaha transportasi. Ada kesan persaingan tariff yang selama ini dinilai kurang sehat menjadi predator terhadap industri moda lainya.

Menurut Ateng, saat ini yang sangat  dibutuhkan  tidak hanya soal tarif tapi, lebih ke prinsip integrasi antar moda  transportasi guna mencegah konektivitas yang buruk antarmoda. Integrasi antarmoda harus menitikberatkan pada aspek kemudahan mobilitas  penumpang  transportasi publik.

“Minimal pemerintah memeiliki semacam “blue print” yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk merencanakan integrasi antarmoda di Indonesia” tandasnya

Menurut Ateng, integrasi antarmoda ini akan berfokus pada aspek, kecepatan akses penumpang, kemudahan penumpang dalam mengakses transportasi publik, keterjangkauan tarif dan lokasi kebutuhan integrasi. Ateng  menilai kegagalan pemerintah saat ini dalam  menyediakan angkutan umum yang baik, ditandai dengan kondisi angkutan umum yang semakin buruk dengan turunnya kualitas layanan dan penurunan jumlah penumpang.

Ditambah lagi kebijakan penyediaan angkutan massal yang cenderung mengesampingkan peran angkutan eksisting (angkot dan bus). Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena tidak bisa dihindari bahwa angkutan umum masih dibutuhkan dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Dengan kata lain DPP Organda berharap kepada pemerintah agar dapat  memberikan gambaran besar yang menyeluruh tentang langkah – langkah untuk perbaikan transportasi public.

DPP Organda juga  menyambut baik pembangunan moda baru sperti  MRT dan LRT, namun skenario lanjutan untuk “menyelaraskan” dengan moda eksisting mutlak diperlukan. Model ini baru dinikmati sebagian masyarakat Jadetabek dan fenomena ini menguatkan keberadaan  blue print pengembangan penyelenggaraan transportasi  terintegrasi  sangat diperlukan secara nasional,

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
organda

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup