Tingkatkan Layanan Navigasi Udara, Kemenhub Gandeng BMKG & Basarnas

Kolaborasi antara stakeholder penerbangan sipil merupakan fondasi yang wajib terus dibangun dan dipererat.
Rio Sandy Pradana | 30 April 2019 13:30 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam pelayanan navigasi.


Direktur Navigasi Penerbangan Asri Santosa menjelaskan, prestasi capaian pemenuhan tingkat kepatuhan dalam Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) dari International Civil Aviation Organization (ICAO) yang telah diraih pada bidang navigasi penerbangan dengan nilai Effective Implementation (EI) sebesar 80,84 %, menjadi landasan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut.


“Kolaborasi antara stakeholder penerbangan sipil merupakan fondasi yang wajib terus dibangun dan dipererat baik melalui pelaksanaan kerjasama teknis antarinstansi, maupun pelaksanaan simulasi kegiatan operasional penerbangan. Di samping itu juga, sebagai bentuk upaya menyongsong era Industri 4.0,” ujar Asri dalam siaran pers, Selasa (30/4/2019).


Dia menambahkan kerja sama antara Ditjen Hubud dengan Basarnas dan BMKG dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika dan penyelenggara pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara.


Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk komitmen Ditjen Hubud sebagai regulator untuk menerapkan slogan 3S + 1C yaitu Safety (Keselamatan), Security (Keamanan) dan Services (Pelayanan) serta Compliance (pemenuhan terhadap aturan yang berlaku).


Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Kegiatan, Saeful Bahri dalam memaparkan capaian kinerja dan demo teknologi navigasi penerbangan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan transportasi udara bagi masyarakat umum.


“Kegiatan ini adalah kaloborasi Ditjen Hubud, TNI/Polri, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, AirNav Indonesia, Kantor Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali,” ungkap Saeful.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bmkg, kemenhub, basarnas, navigasi udara

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top