KTT 2ND BELT AND ROAD: 5 Syarat untuk Pengusaha China Jika Ingin Investasi di Indonesia

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan forum yang diinisiasi oleh Presiden China Xi Jinping untuk menawarkan investasi atau pendanaan proyek-proyek infrastruktur kepada negara berkembang.Pertama, investor China harus menggunakan tenaga kerja asal Indonesia.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 26 April 2019  |  08:40 WIB
KTT 2ND BELT AND ROAD: 5 Syarat untuk Pengusaha China Jika Ingin Investasi di Indonesia
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) bertemu Presiden China Xi Jinping di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (25/4/2019). - ANTARA/M, Irfan Ilmie

Bisnis.com, BEIJING--Delegasi Indonesia menghadiri Belt and Road Forum yang diselenggarakan Pemerintah China. Konferensi Tingkat Tinggi tersebut digelar pada 26-27 April 2019 di Beijing, China.

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan forum yang diinisiasi oleh Presiden China Xi Jinping untuk menawarkan investasi atau pendanaan proyek-proyek infrastruktur kepada negara berkembang.

Meski terkesan positif, beberapa negara melontarkan kritik yang menyebutkan bahwa program BRI merupakan jebakan utang bagi negara berkembang. Terkait dengan kepentingan Indonesia, banyak pihak menuding China akan menguasai kepemilikan proyek infrastruktur di dalam negeri.

Kabar tersebut ditepis oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, pemerintah justru memperketat syarat-syarat bagi seluruh pebisnis China yang akan berinvestasi ke Indonesia.

"Pemerintah kasih lima syarat [untuk pengusaha China] jika mau investasi di dalam negeri," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Kempinski, Beijing, Kamis (25/4/2019).

Pertama, investor China harus menggunakan tenaga kerja asal Indonesia. Karena itu, Luhut mengatakan saat ini pemerintah telah membangun politeknik khusus di Morowali, Sulawesi Tengah agar warga setempat bisa memiliki kemampuan (skill) untuk bekerja di pabrik. Hasilnya, tenaga kerja China di Morowali hanya tinggal 3.000 orang dari total 80.000 pekerja.

Kedua, perusahaan yang berinvestasi harus memproduksi barang yang bernilai tambah (added value). "Jadi nggak bisa mereka asal gali-gali [tambang], lalu ekspor ke negara lain," ucapnya.

Ketiga, perusahaan asal China wajib melakukan transfer teknologi kepada para pekerja lokal. Keempat, Pemerintah Indonesia memprioritaskan konsep investasi melalui business to business (B to B) bukan government to government (G to G).

RAMAH LINGKUNGAN

Terakhir, jenis usaha yang dibangun harus ramah lingkungan. Seluruh syarat tersebut harus dipenuhi oleh calon investor tanpa terkecuali. "Presiden China Xi Jinping sudah berkomitmen untuk mengedepankan renewable energy," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia mendukung investasi dari Negeri Tirai Bambu yang dipayungi program jalur sutra abad 21 atau Belt and Road Iniciatives (BRI).

Meski demikian, dia menegaskan Indonesia tetap memegang kendali dan tidak bisa didikte oleh pihak luar.

"Kami sangat mendukung (BRI), tetapi ownership-nya tetap Indonesia. Ada 30 proyek, tetapi yang menekankan inisiatif bersama bukan dari China. Kita menghindari seakan-akan China yang menentukan. Indonesia yang menentukan," kata JK.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
china, jalur sutra

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top