Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia optimistis investasi pembangkit energi bersih akan semakin dilirik lantaran meningkatnya nilai biaya pokok penyediaan pembangkitan nasional.
Adapun biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan nasional mengalami kenaikan 9,11 persen pada April 2019. Sebelumnya, BPP pembangkitan nasional adalah sebesar Rp1.025 per kWh menjadi Rp1.119 per kWh pada 1 April 2019.
Kenaikan tersebut diatur berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 55/K/20/MEM/2019 tentang Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018.
Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Rizal Calvary mengatakan kenaikan BPP ini tentu akan menjadi angin segar bagi prudesen listrik swasta untuk membangun pembangkit baru. Apalagi, BPP pembangkitan di wilayah Indonesia bagian timur memiliki nilai yang lebih besar dibanding daerah lain.
Seperti misalnya BPP pembangkitan di Halmahera memiliki nilai Rp2.963 per kWh sedangkan di Jawa Barat senilai Rp984 per kWh. Wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang cukup besar dan belum banyak dikembangkan pembangkitan akan semakin menarik industri untuk melakukan investasi pembangkit di daerah tersebut.
“BPP yang tinggi rata-rata di luar Pulau Jawa, otomatis yang dibeli ke swasta jadi naik juga kan, cuma yang jadi persoalan apakah2 subsidi pemerintah mencukupi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (24/4/2019).
Baca Juga
Dia menjelaskan, walaupun sebenarnya BPP ini cukup menarik perusahaan pembangkit, hanya saja masih ada beberapa persolan yang menjadikan mereka enggan melakukan investasi. Wilayah dengan BPP tinggi umumbya berada pada daerah dengan geografis yangs ulit dijangkau bahkan cenderung medannya cukup berat.
“Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Timur Tengah semuanya padang gurun, tidak ada gunung, lembah, sungai, ini kalau kita bangun pembangkit kita harus mendatangkan peralatan dan membangun infrastruktur, jadi biaya produksi tinggi,” katanya.
Selain permasalahan geografis, dia mengakui perusahaan pembangkit kerap juga berhadapan dengan masalah lingkungan dalam melakukan investasi. Dalam beberapa kasus, saat pembangkit akan dibangun protes datang dari masyarakat yang menjadikan perusahaan harus menambah biaya produksi.
