Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berjanji akan mengupayakan solusi atas protes dan keberatan operator angkot 106 dan D15 terhadap pengoperasian Transjakarta Pondok Cabe – Tanah Abang.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono Menegaskan pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara pengusaha angkutan perkotaan setempat dengan PT Transportasi Jakarta selaku operator Transjabodetabek rute Pondok Cabe-Tanah Abang serta melibatkan pihak-pihak lain pada Senin 8 April 2019 di Terminal Pondok Cabe.
Bambang berharap agar pada pertemuan tersebut tercapai kesepakatan antara TransJakarta dengan angkutan perkotaan setempat sehingga masing-masing dapat menjalankan usaha dan layanannya kepada masyarakat.
“BPTJ secara prinsip telah menyetujui izin trayek Angkutan Perkotaan TransJabodetabek Reguler dengan trayek Pondok Cabe – Tanah Abang," kata Bambang, Sabtu (05/04/2019).
Namun, persetujuan tersebut mensyaratkan agar TransJakarta bekerjasama dengan perusahaan angkutan perkotaan setempat.
Menurut Bambang, persyaratan tersebut dimaksudkan agar keberadaan TransJakarta tidak mematikan layanan angkutan perkotaan yang selama ini telah beroperasi seperti 106 dan D15 tetapi saling melengkapi dan menguntungkan.
BPTJ juga akan tetap berupaya agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Untuk sementara, sampai dengan hari Senin, 8 April 2019, TransJakarta yang melayani Pondok Cabe – Tanah Abang berubah rute menjadi Halte Ciputat – Lebak Bulus – Tanah Abang,” kata Bambang.
Namun sebaliknya, angkutan perkotaan trayek 106 dan D15 berkewajiban untuk masuk ke Terminal Pondok Cabe.
Hal ini merupakan kesepakatan sementara yang dihasilkan melalui pertemuan yang dilaksanakan pada Kamis (04/04/2019). Kesepakatan melibatkan BPTJ, Pengurus Trayek 106 dan D15 serta pihak Kepolisian dan Koramil di Terminal Pondok Cabe.
Pertemuan tersebut juga menyinggung adanya rencana perubahan rute dari Tanah Abang – Lebak Bulus – Cirendeu – Pondok Cabe PP menjadi Tanah Abang – Lebak Bulus – Ciputat – Pondok Cabe PP.
Namun untuk memastikan hal tersebut, pertemuan lanjutan akan diselenggarakan pada Senin, (8/4/2019).
Apapun hasil pertemuan tanggal 8 April 2019 nanti, Bambang menegaskan persyaratan kerjasama antara TransJakarta dengan angkot tetap harus dipenuhi karena kerjasama ini dibutuhkan sebagai bentuk kolaborasi dalam menghadirkan layanan angkutan umum massal yang terintegrasi.
Bambang juga menjelaskan bahwa layanan angkutan perkotaan yang ada dan layanan TransJakarta dengan trayek Pondok Cabe – Tanah Abang juga dibutuhkan sebagai layanan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan Moda Raya Terpadu melalui Stasiun MRT Lebak Bulus.
“Secara prinsip, melalui pengoperasian TransJakarta ini, integrasi layanan angkutan umum massal sudah terjadi, adapun dampak dari pengoperasian ini akan kita kelola bersama-sama,” ujar Bambang.
Perselisihan semacam ini, kata Bambang, sebenarnya hanya contoh kecil seringnya terjadi benturan kepentingan berbagai pihak dalam proses mewujudkan integrasi moda.
Dalam berbagai hal, BPTJ melihat masih banyak permasalahan dalam eskalasi yang lebih rumit dan melibatkan berbagai pihak lintas wilayah administratrif di Jabodetabek.
Oleh karena itu, kehadiran Pemerintah Pusat menjadi penting.
Menurut Bambang, hal-hal semacam ini perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan masa depan pengelolaan transportasi Jabodetabek yang saat ini sedang dirumuskan kembali sesuai arahan Presiden.
