Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian PPN dan Bappenas segera membentuk financing hub yang bertugas untuk mengkoordinasi pembiayaan bagi program Sustainable Development Goals (SDGs).
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan financing hub bagi proyek SDGs ini akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun ini.
"Financing hub yang nanti akan mengelola dan mengoordinasikan pembiayaan untuk SDGs. Konsep sudah diluncurkan, sedang kami finalkan," ungkap Amalia yang akrab dipanggil Winny, Kamis (4/4/2019).
Financing hub ini akan mengkoordinasikan dana-dana proyek SDGs dari zakat, CSR (corporate social responsibility) perusahaan, filantropi, crowdfunding dan lain sebagainya.
Selain dana swasta, financing hub SDGs ini akan mengkoordinasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta pembiayaan lewat swasta dan pemerintah di antaranya pembiayaan investasi non anggaran (PINA) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Tidak hanya mengkoordinasi, financing hub juga akan membantu mencocokan (matching process) antara pembiayaan dan program SDGs untuk semua indikator.
"Ini jadi center untuk inovasi skema pembiayaan baru, kami akan kerja sama dengan mitra pembangunan baru," ujar Winny.
Financing hub ini akan berada di bawah pengawasan Kementerian PPN/Bappenas sebagai penanggungjawab SDGs yang ditunjuk Presiden.
Sebelumnya, Kementerian PPN/ Bappenas telah meluncurkan enam SDGs Center bekerja sama dengan enam universitas di dalam negeri, yaitu Universitas Padjadjaran, Universitas Jember, Universitas Bengkulu, Universitas Mataram, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung.
Secara garis besar, implementasi SDGs yang merupakan program lanjutan dari MDGs. Di dalam SDGs terdapat 17 goals atau tujuan a.l. kemiskinan, kelaparan, kualitas pendidikan, kesetaraan gender, kualitas air bersih dan sanitasi serta tujuan lainnya.
Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pelaksanaan SDGs di Indonesia akan melibatkan 4 pilar atau platdiv pendukung, yaitu platdiv pemerintah dan parlemen, platdiv organisasi kemasyarakatan dan media, platdiv pelaku usaha dan filantropi, serta platdiv akademisi dan pakar.
Kerja sama antara pilar pendukung ini sangat dibutuhkan untuk mendorong pencapaian SDGs pada 2030.
