Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ada dua kutub yang bertolak belakang dalam perkara biaya jasa ojek online, yakni kutub pengemudi dan kutub aplikator. Kedua kutub tersebut dipertemukan dengan biaya jasa yang pemerintah tetapkan.
"Ada dua kutub, kutubnya sama-sama tidak benar. Aplikator hanya ingin mendapatkan market base besar sehingga harga murah, dan dengan harga murah itu dia bisa punya market base banyak. Mintanya murah Rp1.600 per kilometer [km] kalau perlu Rp1.200 per km. Pada sisi lain, asosiasi ojol mintanya semau-maunya, minta Rp3.000," katanya saat membuka Rakornis Perhubungan Darat 2019, Selasa (26/3/2019).
Dengan demikian, biaya jasa yang ditentukan pemerintah menjadi penengah di antara dua kutub yang berseberangan tersebut. Hal ini terangnya hasil dari kerja keras Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan 'kebawelannya' kepada bawahannya tersebut.
"Satu tarif yang titik tengahnya antara aplikator dan driver, saya rasa itu cukup wajar dari satu sisi bisa dijangkau oleh masyarakat tetapi di sisi lain para driver pengemudi tetap mendapatkan rezeki yang baik. Akhirnya, ditetapkan khusus Jakarta tarif nett Rp2.000 per km, tapi aplikator bisa ambil paling besar 20%," jelasnya.
Dia mengungkapkan begitu bersemangat untuk megnatur ojek online karena empatinya terhadap para pengemudi ojol. Budi Karya menyebut, terdapat lebih dari 3 juta orang yang berprofesi sebagai ojol, jika ditambah dengan anak istrinya bisa mencapai 15 juta orang.
ojol telah memberikan penghasilan bagi masyarakat sejumlah itu dan keuntungan pula bagi masyarakat perkotaan sudah mendapatkan jasa mereka.
"Kita akan atur pada 1 Mei 2019. Saya minta tolong untuk sampaikan kepada masyarakat bahwa kami satu sisi sayang sekali dengan ojol, aplikator jangan seenaknya sendiri membuat tarif murah dan mudah-mudahan ini selamat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
