Negara Produsen Utama Kelapa Sawit Khawatir Diskriminasi Melalui PBB

Negara produsen utama kelapa sawit dunia khawatir Uni Eropa (UE) akan menempuh pendekatan khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendiskiriminasi minyak kelapa sawit.
Yustinus Andri DP
Yustinus Andri DP - Bisnis.com 01 Maret 2019  |  08:51 WIB
Negara Produsen Utama Kelapa Sawit Khawatir Diskriminasi Melalui PBB
Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018). - JIBI/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Negara anggota Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) khawatir Uni Eropa (UE) akan menempuh pendekatan kesepakatan bersama di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendiskiriminasi minyak kelapa sawit.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengatakan selain melalui rancangan peraturan Komisi Eropa, yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II (RED II), UE juga sedang mengusulkan ke PBB untuk mengecualikan CPO sebagai minyak nabati yang ramah lingkungan.

“Kalau diskriminasinya melalui RED II, akan lebih mudah jika dibawa ke WTO. Karena di WTO aturannya jelas, tidak boleh ada diskriminasi. Tetapi kalau dibawa menjadi mandatori internasional PBB, akan lebih sulit bagi kita. Karena langkah itu politis sekali, pendekatannya juga harus politis,” paparnya, usai menghadiri Ministerial Meeting CPOPC, Kamis (28/2/2019).

Menurut Darmin, pendekatan UE untuk mendiskriminasi CPO dituangkan dalam rancangan resolusi mengenai ”Deforestation and Agricultural Commodity Supply Chains’’, yang diusulkan oleh UE  melalui United Nations Environment Assembly (UNEA).

Untuk itu, negara anggota CPOPC juga akan melakukan pendekatan ke PBB dengan cara memberikan kampanye positif CPO. Upaya itu dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan organisasi-organisai multilateral di bawah naungan PBB yakni United Nations Environment Programme (UNEP) dan Food and Agriculture Organization (FAO).

Negara anggota juga akan terus meningkatkan kontribusi minyak kelapa sawit terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030, di mana peran petani kecil akan dibahas.

Dalam rangka melawan UE untuk menerapkan RED II, CPOPC akan segera mengirimkan tanggapan dan kajiannya mengenai CPO ke UE sebelum 8 Maret 2019.

“Tenggat akhir proses dengar pendapat publik akan ditutup oleh Komisi Eropa pada 8 Maret 2019. Untuk itu kami akan segera memasukkan rancangan kajian dan protes kami mengenai skema RED II dalam waktu dekat,” ujar Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok.

Selanjutnya, Malaysia dan Indonesia serta Kolombia, yang sedang melalui proses untuk mendapatkan keanggotaan penuh CPOPC, mengagendakan kunjungan ke UE untuk menyuarakan protes pada skema RED II. Kunjungan itu akan dilakukan seusai tenggat waktu dengar pendapat RED II oleh Komisi Eropa. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
uni eropa, kelapa sawit

Editor : Annisa Margrit
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top