Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah pengadaan obat di Indonesia dalam rentang waktu 2010 hingga 2018 mencapai 4.221 pengadaan obat dengan nilai Rp7,3 triliun.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengatakan berdasarkan data Opentender.net, pengadaan obat tertinggi dalam periode 2010 hingga 2018 terjadi pada di 2014 dengan sebanyak 764 pengadaan obat yang bernilai Rp1,06 triliun.
Adapun di tahun 2012 terdapat 571 pengadaan obat dengan nilai Rp1,24 triliun. Sepanjang tahun lalu, jumlah pengadaan obat sebanyak 292 dengan nilai Rp501 miliar.
"Angka itu menurun dibandingkan dengan 2017 yang terdapat 455 pengadaan obat dengan nilai Rp595 miliar," ujarnya, Selasa (26/2).
Dewi menambahkan dalam pengadaan obat direntang waktu 2010 hingga 2018 terdapat potensi risiko fraud pengadaan obat dimana sebanyak 660 pengadaan berisiko ringan, 1.689 pengadaan berisiko sedang dan 1.872 pengadaan berisiko tinggi.
Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Antifraud Rujukan BPJS Kesehatan Elsa Novelia mengungkapkan berdasarkan data yang dihimpun dari pengaduan terkait kekosongan obat pada 2017 sebanyak 487 pengaduan. Lalu menurun menjadi 233 pengaduan kekosongan obat di 2018.
"Kalau lihat temuan ICW tentang kekosongan obat kami tidak memungkiri ini masih terjadi, kami juga menemukan terjadi kekosongan obat," katanya.
Fasilitas kesehatan memang memiliki peluang untuk mengadakan obat secara mandiri berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dan mengklaim pengadaannya tersebut ke pemerintah.
Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah kekosongan obat dan menjamin pasien JKN sehingga tak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk obat.
"Kami telah membuat kontrak dengan fasilitas kesehatan untuk tak mengenakan biaya di luar ketentuan," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
