Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi harga karet alam yang berada di level rendah sepanjang 2018 hingga awal 2019, akibat adanya sentimen negatif dari pasar serta ketidakpastian ekonomi global melalui tiga kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa tiga kebijakan itu diwujudkan dengan mengatur jumlah ekspor karet alam (jangka pendek), peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri (jangka menengah), dan peremajaan atau replanting karet alam (jangka panjang).
Menurutnya tiga kebijakan itu merupakan keputusan dari Special Ministerial Committee Meeting of the International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang diinisiasi tiga negara produsen karet, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand, di Bangkok, Thailand pekan lalu.
Tiga pilar hasil pertemuan itu adalah adanya kebijakan jangka pendek melalui pengaturan ekspor dari mekanisme Agreed Export Tonnage Scheme (AETS), lalu kebijakan jangka menengah dengan memaksimalkan penggunaan karet dalam negeri melalui Demand Promotion Scheme (DPS), dan jangka panjang melalui peremajaan karet alam melalui Supply Management Scheme (SMS),
"Dengan mengimplementasikan ketiga kebijakan ini secara konsisten, maka harga diharapkan dapat naik di pasaran,” ujarnya di sela jumpa pers di Kemenko Perekonomian, Senin (25/2/2019).
Darmin menerangkan bahwa upaya jangka pendek yang dilakukan sebagai bentuk implementasi AETS, disepakati untuk mengurangi ekspor dari ketiga negara tersebut sebesar 200-300 ribu Metric Ton (MT), untuk jangka waktu tiga bulan ke depan.
Kemudian, implementasi AETS perlu dilanjutkan dengan mekanisme DPS, sebagai kebijakan jangka menengah, guna meningkatkan konsumsi domestik secara signifikan di masing-masing negara.
"Di Indonesia sendiri, utilisasi karet alam terdapat pada proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan provinsi dan kabupaten yang tersebar di seluruh negeri, damper jalur rel, pemisah jalan, bantalan jembatan, dan vulkanisir ban," ujarnya
Sedangkan, Thailand telah menerapkan Operasi Pasar Strategis melalui 6 pasar fisik karet, yang kemudian mampu memperbaiki harga karet alam di pasar domestiknya.
Menurutnya dengan operasi tersebut, volume perdagangan karet alam Thailand di 2018 meningkat sebesar 105.600 MT atau senilai total USD225 juta.
Sedangkan, Malaysia akan meneruskan proyek jalan berlapis karet. Pemerintah Malaysia sudah menyetujui anggaran sebesar RM100 juta untuk pembangunan dan perawatan jalan yang menggunakan aspal yang dimodifikasi dari karet pada area pelabuhan dan industrinya. Selain itu, para menteri juga berkomitmen melanjutkan dan memperbaiki implementasi SMS.
Skema ini berperan penting dalam pencapaian titik keseimbangan antara supply dan demand karet alam dengan mengakselerasi penanaman kembali atau replanting karet alam.
“Inti dari SMS adalah replanting. Di Indonesia, yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian yakni dari lahan replanting sejumlah 60% itu ditanami karet, dan sisanya ditanami tanaman lain, semisal kakao, hortikultura, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi oversupply,” tutur Menko
Darmin.
Adapun, Thailand berencana mengoptimalkan replanting pohon karet sebesar 65 ribu hektare per tahun, sedangkan Indonesia sebesar 50 ribu hektare per tahun, dan Malaysia sebesar 25 ribu hektare per tahun.
“Saat ini, kita sedang menyelesaikan standar penggunaan aspal dari karet melalui Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang tersebut. Kenaikan konsumsi karet alam domestik harus signifikan, supaya pengurangan ekspor bisa digantikan dengan penggunaan di dalam negeri,” ujarnya.
