Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pembebasan Kuota Impor Jagung Dinilai Bisa Stabilkan Harga

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) optimistis impor jagung tanpa pembatasan kuota mampu stabilkan harga jagung nasional.
Pandu Gumilar
Pandu Gumilar - Bisnis.com 30 Januari 2019  |  17:14 WIB
Pekerja mengemas jagung impor yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (24/1/2019). - ANTARA/Zabur Karuru
Pekerja mengemas jagung impor yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (24/1/2019). - ANTARA/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) optimistis impor jagung tanpa pembatasan kuota mampu stabilkan harga jagung nasional.

Belum lama ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan kebebasan bagi Perum Bulog untuk mengimpor jagung tanpa dibatasi kuota hingga pertengahan Maret 2019 demi menjaga stabilitas harga bahan baku pakan itu. Harga jagung yang stabil tinggi yaitu Rp6.000/kg memaksa pemerintah membuka kran impor.

Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman mengatakan, pembebasan impor dari kuota berkemungkinan bisa memudahkan Bulog untuk merealisasikan impor jagung sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Dia pun mengharapkan Bulog bisa menggunakan kebijakan ini untuk menentukan waktu impor yang tepat. Terutama pada saat harga jagung internasional rendah.

Dengan begitu, jagung impor yang masuk dapat efektif untuk menjaga kestabilan harga jagung di pasar dan juga mampu memenuhi permintaan para peternak ayam yang lebih dari 50% bahan baku pakannya adalah jagung.

“Langkah yang dilakukan pemerintah ini sangat positif untuk memperkuat efektivitas impor jagung. Sistem kuota seringkali menghambat importir untuk bisa merealisasikan impor sesuai dengan kebutuhan pasar dan tidak jarang importir harus menunggu berbagai rapat koordinasi sehingga momentum untuk mengimpor di saat harga murah terlewat,” jelasnya pada Rabu (30/1).

Selain itu, Assyifa mengusulkan agar pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 21 tahun 2018 pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 57 tahun 2015 pasal 7 ayat 2 untuk membuka peluang bagi lebih banyak lagi importir jagung, baik yang berasal dari BUMN dan swasta.

Dengan terbukanya peluang mengimpor untuk banyak pihak, menurutnya bisa menciptakan kompetisi yang adil dan transparan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jagung
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top