Sri Mulyani Resmikan Proyek yang Dibiayai Sukuk di Maluku

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meresmikan proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh instrumen Surat Berharga Syariah Negara.
N. Nuriman Jayabuana | 11 Januari 2019 12:05 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan sejumlah pejabat lainnya meresmikan Jembatan Leta Ora Ralan di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Jumat (11/1/2019). Jembatan yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp123 miliar itu dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). - Dok. Kemenkeu

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meresmikan proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh instrumen Surat Berharga Syariah Negara.

Proyek tersebut adalah Jembatan Leta Ora Ralan di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat (MTB). Jembatan Leta Ora Ralan yang dulunya bernama Wear Arafura ini memiliki panjang 323 meter, dibangun dengan skema multiyears contract tahun anggaran 2016-2018 dengan anggaran lebih dari Rp123 miliar.

Jembatan ini merupakan prasarana penghubung antara Pulau Yamdena dan Pulau Larat, yang digunakan oleh masyarakat kedua pulau untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut.

“Infrastruktur ini penting bagi masyarakat agar mereka mampu mendapat akses perekonomian yang lebih baik lagi,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (11/1/2019).

Salah satu tujuan pembangunan jembatan itu adalah untuk mempermudah akses mobilisasi barang dan jasa seperti dari hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan. Pasokan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari Pulau Larat ke Yamdena diyakini bakal semakin lancar dan dapat menekan biaya logistik serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

Jembatan yang terhubung dengan jalan nasional itu juga akan mempermudah akses menuju daerah pariwisata di Pulau Yamdena, yakni Saumlaki, dan pelabuhan di Pulau Larat. Manfaat lainnya, warga tidak perlu lagi menyeberang dengan kapal berbayar sehingga dapat menghemat biaya. 

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan bahwa MTB masih memiliki anggaran sebesar Rp880 miliar untuk keperluan alokasi umum, alokasi khusus, dan Dana Desa. MTB dinilai masih memiliki banyak desa tertinggal yang perlu memanfaatkan Dana Desa.

Pemerintah Daerah (Pemda) setempat pun, baik bupati maupun camat, diharapkan dapat memanfaatkan Dana Desa dari pemerintah pusat.

Dia menyatakan komitmen dari pemerintah adalah untuk menyebarkan infrastruktur di Indonesia, sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk pembangunan yang merata di seluruh tanah air. Selain itu, anggaran belanja pemerintah ditegaskan bakal disalurkan untuk membangun daerah sehingga masyarakat dapat merasakan pemerataan kesejahteraan. 

“Kita akan menggunakan instrumen fiskal untuk sungguh-sungguh membangun daerah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian secara cepat,” ucap Menkeu.

Dalam kunjungan kerja kerjanya, dia juga bertemu dengan jajaran pejabat dan pegawai kantor vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Saumlaki, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan (KP2KP). Dalam arahannya, Menkeu berpesan agar jajaran Kemenkeu di kantor vertikal yang berhadapan langsung dengan pelaku ekonomi dapat tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan rasa saling menghormati.

Tag : infrastruktur, kemenkeu
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top