Bisnis.com, JAKARTA – Visi dan misi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019-2024 nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi), mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.
Salah satunya dilontarkan oleh Rektor Paramadina Prof. Firmanzah saat menyampaikan pandangannya dalam Outlook Ekonomi Indonesia 2019 bertema Menuju Ekonomi Indonesia yang Adil dan Makmur di Media Center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (09/01/2019).
Firmanzah menyebutkan Prabowo-Sandi memiliki gagasan besar dan bernas yakni mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, yang dituangkan dalam visi dan misinya jika terpilih sebagai pemimpin negara melalui Pemilu Presiden pada 17 April 2019.
Yang menarik, menurut Firmanzah, visi dan misi Prabowo-Sandi diperkaya oleh kerja keras Sandi menggali masukan dari rakyat langsung saat turun ke 1.000 titik lokasi kunjungan di berbagai wilayah Indonesia dalam waktu 120 hari.
"Upaya menyerap aspirasi rakyat inini sesuatu yang luar biasa dan menunjukkan komitmen yang kuat dari Prabowo-Sandi dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi," ungkapnya.
Firmanzah juga melihat keseriusan Prabowo-Sandi dalam menyusun visi dan misinya secara komprehensif dan terukur dengan melibatkan berbagai pihak terutama para ahli di bidang masing-masing, memasukkan aspek ideologi, fakta, dan data.
"Dengan demikian, visi dan misi menjadi sintesa dari proses yang sangat kaya, ada ideologi dimasukkan, kemudian ada aspirasi yang ditangkap, ada ide pakar, ada data Bappenas. Saya tertarik membacanya karena sangat kaya informasi, imajinasi, tapi tetap down to Earth dan meng-address persoalan di lapangan,” tuturnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini menggarisbawahi bahwa sejumlah isu hangat yang menjadi perhatian publik memperkaya visi dan misi tersebut. Isu hangat itu di antaranya pengelolaan utang negara serta penajaman pada pembangunan infrastruktur yang lebih menyasar pada infrastruktur perdesaan, pertanian, dan nelayan.
"Ada juga rumusan penciptaan lapangan kerja dengan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. BUMN juga dijanjikan dikelola secara profesional dan bebas dari kepentingan politik. Itu memang sudah menjadi amanat konstitusi, BUMN harus dikelola secara berintegritas, profesional, dan bebas dari kepentingan politik," kata Firmanzah menegaskan.
