Pemerintah Andalkan Penerbitan Obligasi pada Awal Tahun

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyatakan lelang sejumlah seri Surat Berharga Negara pada awal tahun ini merupakan bagian dari strategi front loading.
N. Nuriman Jayabuana | 04 Januari 2019 15:21 WIB
Ilustrasi Surat Utang Negara

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyatakan lelang sejumlah seri Surat Berharga Negara pada awal tahun ini merupakan bagian dari strategi front loading.

Pada Kamis (3/1/2019), pemerintah melelang enam seri Surat Utang Negara (SUN) dengan target nilai Rp28,25 triliun. Enam seri obligasi tersebut yakni seri FR0077, FR0078, FR0068, FR0079, SPN03190406, dan SPN12200106.

Adapun total penawaran yang masuk mencapai Rp55,27 triliun, jauh di atas target indikatif yang sebesar Rp15 triliun.

Pada Selasa (8/1), pemerintah juga dijadwalkan melelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, dengan target indikatif Rp8 triliun. Kelima seri obligasi syariah yang akan dilelang tersebut adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah) 09072019 dan PBS (Project Based Sukuk) 014, PBS019, PBS021, serta PBS022.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengungkapkan pembiayaan dengan penerbitan surat utang merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menerapkan front loading pada paruh pertama 2019. Di samping itu, pemerintah tengah mempersiapkan beberapa instrumen pembiayaan lain meliputi penerbitan obligasi catastrophic bonds untuk penanganan bencana dan green sukuk.

"Masing-masing akan disesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya, Jumat (4/1).

Pemerintah menargetkan dapat memperoleh pembiayaan senilai Rp825,7 triliun dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto di dalam APBN 2019. Penerbitan obligasi pemerintah untuk pembiayaan anggaran tersebut dilakukan untuk menutup defisit APBN yang dibatasi mencapai 1,84% dari PDB. 

Sepanjang 2018, pemerintah merealisasikan pembiayaan senilai Rp358,4 triliun dari penerbitan SBN di dalam APBN 2018. Penjualan surat utang itu lebih rendah ketimbang pagu yang ditetapkan di dalam postur anggaran, yang senilai Rp 414,5 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya menyatakan penurunan angka penjualan surat utang tersebut terutama disebabkan keberhasilan pemerintah menekan defisit anggaran.

Dia menerangkan pemerintah dapat menjaga defisit anggaran menjadi Rp259,9 triliun atau sebesar 1,76% terhadap PDB di dalam APBN 2018. Angka itu jauh lebih rendah dibanding batas yang ditetapkan yaitu 2,19% dari PDB atau senilai Rp325,9 triliun.

Adapun pembiayaan yang berhasil diperoleh dari total penawaran masuk mencapai Rp55,27 triliun.
Enam seri obligasi pemerintah tersebut meliputi empat seri surat utang negara, yaitu FR0077, FR0078, FR0068, dan FR0079 serta dua seri surat perbendaharaan negara yaitu SPN03190406 dan SPN12200106 melalui sistem lelang Bank Indonesia.
Dari seluruh SBN yang diterbitkan, pemerintah menghimpun pendanaan tertinggi dari seri FR077 dengan jumlah Rp9,75 triliun dengan rata-rata imbal hasil (yield) 7,98%. Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada 15 Januari 2024. 
Seri surat utang itu juga mencatatkan penawaran terbanyak, yakni senilai Rp16,75 triliun, atau 30,3% dari seluruh total penawaran masuk.
Penawaran SUN dari lelang kali ini tercatat lebih banyak dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari hasil lelang SBN 3 Januari 2018, pemerintah mendapat penawaran Rp86,21 triliun dan hanya mendapatkan Rp25 triliun.
Pemerintah juga dijadwalkan melelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada 8 Januari 2019.
Kelima seri obligasi syariah yang akan dilelang tersebut adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah) 09072019 dan PBS (Project Based Sukuk) 014, PBS019, PBS021, serta PBS022.
Lima seri obligasi syariah tersebut memiliki target indikatif senilai Rp8 triliun untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam APBN 2019.
Lelang dilakukan dengan menggunakan underlying asset berupa proyek proyek di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan Barang Milik Negara (BMN).
Direktur Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengungkapkan pembiayaan dengan penerbitan surat utang merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menerapkan front loading di paruh pertama 2019.
Di samping itu, dirinya mengungkapkan tengah mempersiapkan beberapa instrumen pembiayaan lain meliputi penerbitan obligasi catastrophic bonds untuk penanganan bencana dan green sukuk.
"Masing-masing akan disesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya.
Pemerintah menargetkan dapat memperoleh pembiayaan senilai Rp825,7 triliun dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto di dalam APBN 2019. Penerbitan obligasi pemerintah untuk pembiayaan anggaran tersebut dilakukan untuk menutup defisit APBN yang dibatasi mencapai 1,84% dari PDB. 
Sepanjang 2018, pemerintah merealisasikan pembiayaan senilai Rp358,4 triliun dari penerbitan SBN di dalam APBN 2018. Penjualan surat utang itu lebih rendah ketimbang pagu yang ditetapkan di dalam postur anggaran senilai Rp 414,5 triliun.
Menteri keuangan Swi Mulyani sebelumnya menyatakan penurunan angka penjualan surat utang tersebut terutama disebabkan keberhasilan pemerintah menekan defisit anggaran.
Disebutnya, pemerintah dapat menjaga defisit anggaran menjadi senilai Rp259,9 triliun atau sebesar 1,76% terhadap PDB di dalam APBN 2018. Angka itu jauh lebih rendah dibanding batas yang ditetapkan yaitu 2,19% dari PDB atau senilai Rp325,9 triliun.
 

Tag : kemenkeu, surat utang negara
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top