Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis tahun ini bisa menurun signifikan hingga tersisa 207.000 hektare.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) menunjukkan luas lahan kritis di Indonesia terus menurun. Tahun 2018, luas lahan kritis tercatat seluas 14,01 juta hektare.
Masih menurut data Direktorat Jenderal PDASHL pada 2009 tercatat luas lahan kritis berada pada angka 30,1 juta hektare, dan pada 2014 seluas 27,2 juta hektare. Siti mengaku angka ini terus menurun konsisten.
Dengan optimis Siti pun menargetkan pada 2019 ini target rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) bisa lebih besar hingga tersisa sekitar 207.000 hektare.
Siti juga mengatakan pada 2019 ini, selain menurunkan fokus luasan menjadi 207.000 hektare, KLHK juga akan fokus pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 65 dam atau bendungan, dan daerah-daerah rawan bencana.
“Bapak Presiden sudah memerintahkan melalui dukungan APBN, untuk 10 kali lipat usaha kita di waktu yang lalu,” ujar Siti Nurbaya, pada Dialog Refleksi Kinerja untuk Persiapan Kerja 2019 KLHK, (31/12/2018) lalu di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti.
Kegiatan RHL ini kata Siti dilakukan baik di dalam dan luar kawasan hutan, melalui restorasi ekosistem gambut, pemulihan up land bencana longsor dan banjir, serta pemulihan kebakaran hutan dan lahan.
“Saya meminta keterlibatan para pemegang izin, dan juga dari masyarakat. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap usaha-usaha yang dilakukan secara spontanitas oleh masyarakat, salah satunya kegiatan adopsi pohon,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) IB Putera Parthama mengatakan, selama periode 2015 sampai 2018, KLHK telah melakukan kegiatan RHL dengan total wilayah seluas 102,838 hektare. Putera juga menyampaikan saat ini terdapat 2.145 DAS yang kondisinya harus segera dipulihkan.
“Kata kuncinya yaitu bahwa DAS ini adalah rumah kita, tempat hidup kita semua. Tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak berlangsung di DAS. Apabila DAS ini rusak, itu adalah dampak dari kegiatan semua sektor,” ungkap Putera.
Oleh karena itu, Putera menegaskan langkah korektif pemerintah selanjutnya yaitu dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra sejak awal. “Karena masyarakat merupakan segmen terbesar bangsa kita, yang sangat menentukan keberhasilan program pemerintah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
