Bisnis.com, JAKARTA -- Republik Demokratik Timor Leste masuk dalam tiga besar skala prioritas Indonesia dalam mengimplementasikan skema kerja sama Selatan-Selatan.
Kerja sama Selatan-Selatan ( KSS) merupakan upaya pemerintah untuk berperan di kancah internasional setelah se belumnya status Indonesia meningkat dari negara berkembang menjadi middle income country (MIC) dan anggota G-20.
Salah satu cara yang ditempuh adalah memberdayakan peran Indonesia sebagai negara pemberi bantuan kepada negara berkembang melalui kebijakan KSS.
"Kami dengan suka cita mengundang pemerintah Timor Leste untuk mendiklatkan para pengampu kebijakan di bidang transportasi darat, khususnya untuk mengikuti diklat ini,” kata Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BSDMP) M. Yugihartiman dalam siaran pers, Senin (3/12/2018).
Niat itu diwujudkan dalam Diklat KSS Integration Urban Transport Policy-Making, Planning and Management for The Developing World, yang diselenggarakan di Sanur, Bali.
Diklat itu diikuti oleh 17 orang peserta yang berasal dar i Kantor Transportasi Republik Demokratik Timor Leste, 2 orang Dishub Kabupaten Malaka, 2 orang dari Dishub Atambua, 2 orang dari Dishub Timor Tengah Utara (TTU), 1 orang dari Dishub Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dan 1 orang dari Dishub Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Diklat ini untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan para peserta, khususnya dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga mampu mengembangkan sistem transportasi yang selamat, tertib, lancar, dan nyaman," ujar Yugi.
Direktur Nasional Perhubungan Darat Timor Leste, De Rosario Natalino, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Kemenhub.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
