Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana terus mengatrol Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor strategis terutama pada proyek-proyek yang didanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, peningkatan TKDN akan menggenjot industri dalam negeri di tengah kondisi perdagangan dunia yang cenderung tertutup.
“Supaya industri kita jalan, bergerak. Kita ini mendorong itu [peningkatan TKDN] karena kalau masing-masing negara menutup dirinya, maka kita harus meng-create demand dalam negeri, permintaan dalam negeri supaya industri itu bisa jalan,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden RI, Selasa (27/11/2018).
Sehari sebelumnya, pada Senin (26/11/2018), JK menggelar rapat terkait hal itu. Dalam rapat tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Peruindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Dalam rapat itu pemerintah ingin meningkatkan produk lokal di dalam proyek migas, kelistrikan, infrastruktur, perhubungan, hingga alat kesehatan.
Wapres Kalla pun membeberkan dalam proyek-proyek tersebut perkiraan belanja modal mencapai RP400 triliun. Jika persentase TKDN makin besar, kata JK, industri dalam negeri akan semakin efisien karena mampu menekan biaya produksi.
“Jangan nanti seakan-akan semuanya dari luar. Seperti, karena itulah maka kita harus wajibkan kepada kontraktor dalam negeri dan industri dalam negeri untuk berperan dalam hal ini,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah akan mensinergikan peraturan peningkatan TKDN yang sudah ada di lembaga-lembaga terkait.
