Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Indonesia Masih Butuh 4 Juta Wirausaha

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia masih membutuhkan sekitar 4 juta wirausaha baru untuk mendorong penguatan ekonomi nasional.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 23 November 2018  |  17:07 WIB
Perajin memproduksi batik di Kampung Batik Kauman, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (27/9/2018). - ANTARA/Harviyan Perdana Putra
Perajin memproduksi batik di Kampung Batik Kauman, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (27/9/2018). - ANTARA/Harviyan Perdana Putra

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia masih membutuhkan sekitar 4 juta wirausaha baru untuk mendorong penguatan ekonomi nasional.
 
Saat ini, rasio wirausaha dalam negeri masih sekitar 3,1% dari total populasi penduduk. Apabila dihitung dengan populasi penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, jumlah wirausaha nasional mencapai 8,06 juta jiwa.
 
Meskipun rasio wirausaha di Indonesia sudah melampaui standar internasional, yakni sebesar 2%, Indonesia perlu menggenjot lagi untuk mengejar capaian negara tetangga. Misalnya, Singapura yang saat ini sudah mencapai angka 7% atau Malaysia yang berada di level 5%.
 
“Oleh karena itu, agar Indonesia menjadi negara maju, pemerintah terus memacu pertumbuhan wirausaha termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di era digital,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (23/11/2018).
 
Airlangga menjelaskan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, pihaknya telah menggagas platform e-commerce bernama e-Smart IKM. Program ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk membangun sistem basis data IKM yang diintegrasikan melalui beberapa marketplace yang sudah ada di Indonesia.
 
Sejak diluncurkan pada Januari 2017, peserta yang telah mengikuti e-Smart IKM tercatat lebih dari 4.000 pelaku usaha dengan total omzet Rp1,3 miliar.
 
Di samping itu, pemerintah juga menggulirkan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Ini merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain
(agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
 
“Laku Pandai juga salah satu platform digital untuk berjualan tanpa barang kelihatan, seperti voucher pulsa telepon atau listrik. Ini bisa menambah profit pelaku usaha kita,” imbuhnya. 
 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

wirausaha kemenperin
Editor : Annisa Margrit

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top