Bisnis.com, KINABALU – Isu deforestasi dan perlindungan ekosistem gambut menjadi poin pertimbangan utama dalam rencana pembaruan prinsip dan kriteria sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
CEO RSPO Darrel Webber mengatakan pihaknya bersama High Carbon Stock Approach (HCSA) Steering Group sudah bersama-sama membahas isu dan mengupayakan langkah penghentian deforestasi.
"Caranya dengan melakukan identifikasi, memelihara, dan meningkatkan rasio hutan dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi," katanya dalam konferensi pers, Rabu (14/11/2018).
Pihaknya mengklaim RSPO sudah berhasil melakukan upaya perlindungan terhadap 263.000 hektare lahan bernilai konservasi tinggi yang sudah dikelola langsung oleh anggotanya atau naik 39% dibandingkan dengan tahun lalu.
Di sisi lain, RSPO mengakui sudah banyak aktivitas perkebunan di lahan gambut dengan fungsi lindung saat ini termasuk untuk sawit. Aturan baru RSPO yang akan disahkan nanti, akan memperhitungkan berapa lama waktu yang dibutuhkan memindahkan kebun sawit itu ke area nongambut.
Webber memperkirakan, untuk sementara proses pemindahan itu akan memankan waktu panjang, yakni hingga 40 tahun.
Selain dua isu itu, RSPO kini juga menyiapkan beberapa poin penting lain dalam revisi persyaratan sertifikasi perkebunan kelapa sawit, misalnya soal sertifikasi khusus petani swadaya atau smallholders.
"Untuk smallholders ini akan dibuatkan standard khusus, mengapa kami berikan perhatian ini, karena 40% lahan sawit di dunia dipegang oleh smallholders ini, karena itu penting dibuat standard sertifikasi RSPO-nya," katanya.
