Kapolri Ajak Daerah Beri Insentif untuk Angkutan Publik

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengingatkan daerah-daerah di Indonesia yang rawan macet agar mulai  memikirkan untuk memberi insentif untuk angkutan publik dan mengurangi insentif buat kendaraan pribadi.
Feri Kristianto | 15 November 2018 16:49 WIB
Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2017). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, DENPASAR--Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengingatkan daerah-daerah di Indonesia yang rawan macet agar mulai  memikirkan untuk memberi insentif untuk angkutan publik dan mengurangi insentif buat kendaraan pribadi. 

Dia berharap insentif untuk pembangunan transportasi publik ditambah dan laju pertumbuhan kendaraan pribadi mulai ditekan atau dikendalikan.

Belajar dari  kemacetan seperti di DKI Jakarta, kondisi itu mendorong konsumsi BBM semakin tinggi.

"Di Singapura, insentif kendaraan pribadi dipersulit, sementara insentif kendaraan publik dipermudah. Biayanya 3x lipat untuk kendaraan pribadi. Pajak diperbesar, parkir dipersulit," jelasnya saat memberikan sambutan dalam penandatangan nota kesepahaman antara Polri dengan sejumlah instansi terkait Samsat online nasional di Kuta, Kamis (15/11/2018).

Hadir dalam penandatangan tersebut perwakilan dari Kemendagri, PT Jasa Raharja dan 24 Pemerintah Provinsi dengan 23 BPD, 4 Bank BUMN dan 3 Bank Swasta se-Indonesia.

Jenderal Tito juga mendorong daerah melakukan inovasi dalam pelayanan pajak kendaraan sehingga membantu negara.

Samsat kendaraan bermotor menjadi satu bagian penting bagi Indonesia, sebab lalu lintas adalah pembuluh darah suatu bangsa. Di beberapa daerah Samsat menjadi salah satu kunci utama PAD, seperti DKI Jakarta. 

"Kunci utamanya pajak kendaraan bermotor, sebab SDA tidak ada, tetapi penduduknya banyak. Ini sumber pembiayaan, tulang punggung daerah ini berkembang. Jika macet, ekonomi stroke. Lalu lintas lancar, semua berjalan lancar, terutama ekonomi dan pembangunan lainnya," jelasnya.

Tito menuturkam pada saat dulu, pendapatan utama negara adalah migas tetapi sekarang ini adalah pajak dan PNPB.

Mendongkrak pajak menguntungkan negara, tetapi memberatkan masyarakat. Oleh karena itu butuh sektor lain, misalnya bea cukai. 

Adapun PNBP menjadi salah satu opsi menjadi income revenue untuk pendapatan negara dan daerah. Sektor kendaraan bermotor, karena penduduk Indonesia terbesar keempat dunia memerlukan transportasi, menjadi primadona.

Saat ini ada 130 juta kendaraan bermotor, dengan penambahan 6 juta unit kendaraan bermotor per tahun, dan 15% adalah roda empat. Ini angka yang sangat besar dan otomatis peluang bagi pusat dan daerah.

"Prinsipnya pertama, kita mendapatkan profit dari kendaraan bermotor. Harus bisa mendapatkan PNBP sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai memberatkan rakyat," tegasnya.

Dia mengajak daerah berinovasi memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan kemudahan pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, inovasi yang dilakukan saat ini berupa Samsat online untuk mengurus seluruh dokumen kendaraan bermotor yang menguntungkan masyarakat, negara, pusat, daerah.

Kendati demikian, kemudahan itu di sisi lain mendorong masyarakat memiliki kendaraan pribadi. 

Tag : kapolri, transportasi publik, Samsat
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top