Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Tetap Jalankan Kebijakan Fiskal yang Ekspansif

Bisnis.com, JAKARTA - Meski fokus ke stabilisasi, pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung kegiatan perekonomian.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 31 Oktober 2018  |  15:18 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Co-Founder dan CPO Ruang Guru Iman Usman (kanan), dan ekonom Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menjadi pembicara seminar peringatan Hari Oeang ke-72 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/10/2018). - ANTARA/Aprillio Akbar
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Co-Founder dan CPO Ruang Guru Iman Usman (kanan), dan ekonom Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menjadi pembicara seminar peringatan Hari Oeang ke-72 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/10/2018). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Meski fokus ke stabilisasi, pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung kegiatan perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan yang ekspansif tersebut didukung oleh peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, sehingga dengan defisit dijaga pada level yang lebih rendah, pengelolaan APBN masih bisa menopang perekonomian nasional.

"Defisit ini merupakan yang terendah sejak 5 tahun terakhir, mencerminkan kuatnya kesepahaman pemerintah dan DPR untuk menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di DPR, Rabu (31/10/2018).

Kebijakan APBN yang ekspansif tersebut tampak dari beberapa fokus belanja dalam APBN 2019. Menurut Sri Mulyani, alokasi belanja pemerintah pusat 2019 tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur serta kebijakan belanja yang efektif dan efisien.

Dengan penguatan kebijakan belanja tersebut pemerintah berharap hal itu bisa menjadi senjata untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Kendati demikian, kebijakan ini, lanjut Sri Mulyani bukan merupakan pengeluaran yang sifatnya charity, akan tetapi merupakan wujud dari optimalisasi peran APBN yang efektif.

Adapun alokasi belanja negara 2019 dipatok senilai Rp2.461,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp1.634,3 triliun dan transfer ke dana daerah dan dana desa (TKDD) Rp826,7 triliun.

Kebutuhan anggaran dari sisi belanja ini juga didukung oleh pendapatan negara yang untuk pertama kalinya tembus ke angka Rp2.165,1 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kebijakan fiskal
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top