Bisnis.com, JAKARTA - Meski fokus ke stabilisasi, pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung kegiatan perekonomian.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan yang ekspansif tersebut didukung oleh peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, sehingga dengan defisit dijaga pada level yang lebih rendah, pengelolaan APBN masih bisa menopang perekonomian nasional.
"Defisit ini merupakan yang terendah sejak 5 tahun terakhir, mencerminkan kuatnya kesepahaman pemerintah dan DPR untuk menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di DPR, Rabu (31/10/2018).
Kebijakan APBN yang ekspansif tersebut tampak dari beberapa fokus belanja dalam APBN 2019. Menurut Sri Mulyani, alokasi belanja pemerintah pusat 2019 tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur serta kebijakan belanja yang efektif dan efisien.
Dengan penguatan kebijakan belanja tersebut pemerintah berharap hal itu bisa menjadi senjata untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Kendati demikian, kebijakan ini, lanjut Sri Mulyani bukan merupakan pengeluaran yang sifatnya charity, akan tetapi merupakan wujud dari optimalisasi peran APBN yang efektif.
Adapun alokasi belanja negara 2019 dipatok senilai Rp2.461,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp1.634,3 triliun dan transfer ke dana daerah dan dana desa (TKDD) Rp826,7 triliun.
Kebutuhan anggaran dari sisi belanja ini juga didukung oleh pendapatan negara yang untuk pertama kalinya tembus ke angka Rp2.165,1 triliun.
