Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia mengapresiasi positif langkah Badan Pusat Statistik yang akan merilis data produksi beras yang diharapkan akan menjadi acuan satu-satunya persediaan salah satu kebutuhan paling pokok tersebut, dan menutup kontroversi soal cadangan nasional dan impor beras.
Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan dengan data tersebut akan terungkap ketersediaan beras sebenarnya yang diproduksi di Tanah Air.
Alamsyah pun menjelaskan data itu nantinya akan meredam perdebatan soal catatan persedian beras yang berbeda dari beberapa lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bulog.
"Beras kita diproduksi dalam jumlah yang pas-pasan. sehingga kami di Ombudsman berharap kontroversi [data ketersediaan beras] yang tidak penting di hadapan publik bisa diselesaikan kira-kira begitu. Data akan terkoreksi sehingga akan terlihat sebetulnya memang neraca beras kita tidak surpus berlebihan," katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Rabu (17/10/2018).
Alamsyah menyampaikan kepada wartawan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyebut BPS kemungkinan akan mengumumkan data tersebut pekan depan.
Dia mengakui jika kesalahan pendataan stok beras sudah terjadi sejak lama. Data dari BPS, menurutnya, akan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga ke depan pemerintah dapat lebih tepat dalam mengambil kebijakan terkait kebutuhan pangan khususnya beras.
"Ini kan kesalahan sudah lama, dari dulu. Kita mau memperbaiki kesalahan itu dan mudah-mudahan datanya bisa menjadi acuan bersama dan mengambil keputusan itu lebih tepat. Itu yang penting sebetulnya," ujarnya menjelaskan.
Alamsyah menjelaskan selama ini sistem pendataan stok beras keliru karena proses integrasi data dari bawah. Hal itu memungkinkan pihak terkait pendataan dari daerah cenderung ingin menaikan jumlah yang ada agar terlihat berhasil dalam hal produksi. Saat ini, lanjut dia, BPS mendata stok beras dengan sistem baru sehingga pencatatannya lebih objektif.
"Dalam tanda kutip [menggelembungkan data] lah ya, artinya bukan niat mereka korupsi, tapi ingin performa mereka bagus gitu. Tapi efeknya, data itu kemudian menjadi menggelembung. Tentu sekarang dengan metode kerangka sampling area tadi, yang pakai juga satelit kita dapat yang lebih objektif setidak-tidaknya bisa jadi acuan bersama," ucapnya.
