Pemerintah Cari Terobosan Pembiayaan untuk Proyek Infrastruktur yang Ditunda

Bisnis.com, BADUNG – Pemerintah terus melakukan terobosan untuk melahirkan inovasi dan kreativitas untuk pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien serta tidak tergantung anggaran pemerintah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk mencapai tujuan pemerataan kesejahteraan.

“Yang tak kalah penting, pengembangan sumber pembiayaan infrastruktur, mengingat kapasitas fiskal yang masih terbatas,” katanya, dalam acara ‘Creative and Innovative Financing Forum’ salah satu kegiatan pendaming Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group, Rabu (10/10/2018).

Menurut Luky berbagai altematif skema pembiayaan pembangunan infrastruktur telah dikaji dan diperkenalkan oleh pemerintah untuk meyakinkan sektor swasta dan lembaga keuangan dapat turut berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur.

Kementerian Keuangan kemudian memperkenalkan pembiayaan kreatif dan inovatif dalam mendukung pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Saat ini sekitar 17 proyek infrastruktur telah dibiayai melalui skema KPBU seperti proyek Palapa Ring, sejumlah jalan tol, SPAM, dan PLTU dengan nilai sekitar Rp218,18 triliun yang telah dimulai dengan konstruksi hingga sudah ada yang beroperasi. Pada tahun ini akan bertambah lagi proyek yang akan dibiayai dari berbagai infrastruktur termasuk rumah sakit dan lapas senilai sekitar Rp55,138 triliun.

Kata dia instrumen dan skema pembiayaan infrastruktur yang telah disiapkan yakni melalui APBN, penerbitan SBN, skema pembiayaan KPBU dan alternatif lain yang tergolong kreatif dan inovatif dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, termasuk diperkenalkannya ‘blended financing’.

“Skema pembiayaan ‘blended finance’ ini akan melibatkan pemerintah, lembaga internasional serta philantropis melalui mekanisme pinjaman lunak, hibah, dan penjaminan,” ujarnya.

Berbagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dikembangkan juga menjadi salah satu wujud nyata peran pemerintah untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDG).

“Pemerintah perlu mencari cara mendukung sektor swasta untuk terlibat dalam kegiatan pembiayaan agar target SDGs dapat tercapai,” katanya.

Berbagai hal dapat diajukan sektor swasta termasuk di antaranya mengganti profil risiko investasi dengan modal yang lebih fleksibel serta persyaratan yang lebih lunak, membangun kapasitas lokal, reformasi untuk regulasi, serta penerapan kebijakan yang lebih baik.

Salah satu cara yang dikembangkan Kementerian Keuangan adalah membangun platform untuk memberikan dukungan keuangan bagi proyek yang terkait dengan pencapaian SDGs.

Melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), telah dibentuk platform “SDG Indonesia One”, yang diperuntukkan bagi dukungan proyek SDG yang dalam taraf proses pengembangan, konstruksi dan de-n'sking.

Platform ini juga ditujukan untuk menghubungkan kegiatan proyek SDG dengan investor yang paling sesuai. Melalui platform ini PT SMI dapat memberikan hibah, pinjaman dan penyertaan modal, technical assistance, capacity building, dan riset untuk proyek yang berhubungan dengan SDGs.

Luky menekankan pembiayaan kreatif dan inovatif diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata, mengingat sektor pariwisata ini tercatat sebagai sektor jasa yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan devisa.

Ia menyebut salah satu fokus dalam pengembangan sektor pariwisata salah satunya upaya pemulihan pariwisata di Lombok pasca bencana gempa Juli 2018 lalu.

Berikut 17 proyek pada 2018 yang sudah selesai tahap penandatanganan perjanjian KPBU:

Palapa Ring Paket Tengah 2.647 km Rp1,38 triliun

Palapa Ring Paket Timur 8.454 km Rp5,1 triliun

Palapa Ring Paket Barat 1.980 km Rp 1,28 triliun

Tol Balikpapan-Samarinda Rp9,9 triliun

Tol Manado-Bitung Rp5,1 triliun

SPAM Kota Bandarlampung Rp1,1 triliun

Tol Japek II Selatan Rp 13,4 triliun

Tol Serpong-Balaraja Rp6 triliun

Tol Batang-Semarang Rp11 triliun

Tol Probolinggo-Banyuwangi Rp21 triliun

Tol Pandaan-Malang Rp5,9 triliun