Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah Indonesia meminta izin kepada Pemerintah Malaysia untuk membangun sekolah untuk anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau community learning center (CLC) di Semenanjung Malaysia.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia meminta kepada Malaysia untuk memberi kesempatan atau izin mendirikan CLC di kawasan Semenanjung Malaysia seperti Kuala Lumpur, Johor, dan Penang.
"Boleh dikelola oleh pemerintah langsung lewat KBRI [Kedutaan Besar Republik Indonesia], KJRI [Konsulat Jenderal Republik Indonesia] atau dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di Malaysia," kata Nusron di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/10/2018).
Seperti diketahui, Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail dan rombongan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Nusron turut hadir bertemu menemui pemerintah Malaysia.
Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Malaysia yang sudah memberi izin kepada 59 CLC di Serawak dan Sabah dengan jumlah murid sekitar 84.000.
Untuk di Semanjung Malaysia sendiri, sambung Nusron, terdapat sekitar 40.000 anak-anak dari TKI yang bekerja di sektor konstruksi.
"Karena hampir semua (TKI) sektor konstruksi itu adalah illegal. kalau sektor pabrik, kilang, atau sektor kebun atau ladang, semua rata-rata legalnya di semenanjung. Tapi, yang konstruksi itu banyak yang ilegal," katanya.
Para TKI ilegal itu, menurut Nusron, datang untuk bekerja di Malaysia dengan membawa keluarga seperti anak dan istri. Anak-anak yang dibawa tersebut disebut tidak memiliki kesempatan untuk sekolah di KBRI karena jarak yang jauh sekitar 100-150 km dari lokasi tempat tinggal. Dengan demikian, pemerintah Indonesia berharap dapat membangun sekolah atau CLC di kawasan Semenanjung Malaysia.
