Operasional Tambang Terbuka (Open Pit) Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) akan segera berakhir dalam hitungan beberapa bulan ke depan.
Setelah ditambang kurang lebih 26 tahun, tambang tersebut memasuki final elevation, di mana luas area di dasar tambang semakin mengecil, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk ditambang dari atas.
Namun, mengingat cadangan emas dan tembaga yang masih terkandung di perut Grasberg, aktivitas tambang selanjutnya akan beralih ke metode tambang bawah tanah. Cadangan yang ada di bawah Tambang Terbuka Grasberg ini dinamakan Grasberg Block Cave (GBC).
Selama ini, Tambang Terbuka Grasberg berkontribusi besar bagi PTFI. Selain tambang terbuka, kontribusi ore PTFI juga datang dari dua tambang bawah tanah yang telah beroperasi sebelumnya, yakni Big Gossan & Deep Ore Zone (DOZ).
Secara total, produksi ore dari Tambang Terbuka Grasberg, Big Gossan, & DOZ saat ini mencapai 75 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, Tambang Terbuka Grasberg menyumbang 30 juta ton. Produksi dari tambang ini pernah melampaui jumlah itu dan menjadi kontributor utama produksi bagi PTFI, tetapi perlahan-lahan berkurang begitu memasuki tahapan final elevation.
Ketika era tambang terbuka berakhir, otomatis PTFI hanya mengandalkan produksi ore dari tambang DOZ dan Big Gossan.
Ketika Tambang Terbuka Grasberg ditutup pada tahun depan, produksi ore telah dipastikan drop sekitar 50%—60%, sehingga tinggal menyisakan sekitar 45 juta ton.
Dalam diskusi terbatas bertema Skenario Bisnis pasca Akuisisi Freeport yang digelar Bisnis Indonesia pada Senin (17/9/2018), Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Bambang Susigit mengungkapkan rerata produksi Freeport dalam rentang 2014—2018 sebesar 240.000 per hari. Sekarang ini produksi PTFI berkisar 180.000 ton per hari.
Produksi akan naik perlahan-lahan pada tahun berikutnya setelah PTFI memacu produksi dari dua tambang bawah tanah itu.
Diperkirakan akan ada kenaikan produksi menjadi 58 juta ton dan 68 juta ton masing-masing pada 2020 dan 2021.
Adapun, pada 2022, produksi ditargetkan bisa kembali ke angka normal, yakni 200 juta ton, tetapi dengan catatan semua tambang bawah tanah milik PTFI telah beroperasi penuh, termasuk dua tambang baru yang tengah disiapkan, yakni Deep Mile Level Zone (DMLZ) dan Grasberg Block Cave. Menurut rencana, DMLZ akan beroperasi pada 2021, diikuti GBC pada 2022. Di luar empat tambang tanah di atas, PTFI juga memiliki satu lagi tambang bawah tanah, yakni Kucing Liar yang baru akan beroperasi pada 2025.
Masa transisi dari tambang terbuka menuju tambang bawah tanah ini tentu saja membutuhkan waktu yang cukup panjang, kurang lebih hingga 4 tahun.
Jalan menuju operasi tambang bawah tanah pun tidak mudah. Metode atau cara tambang tentu saja berbeda dan jauh lebih sulit dibandingkan dengan tambang terbuka yang pengambilan mineralnya dilakukan langsung dari atas.
Alhasil, risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang bawah tanah jauh lebih besar. Butuh teknologi tinggi untuk menjalankan aktivitas penambangan bawah tanah sehingga pengambilan mineral tersebut tidak memakan korban.
Apalagi, karakteristik mineral yang diambil dari tambang bawah tanah juga berbeda karena termasuk kategori wet muck, di mana bebatuan bercampur air, sehingga dari sisi keamanan sangat berbahaya jika dilakukan secara manual, seperti halnya tambang terbuka.
Untuk penambangan di tambang bawah tanah, PTFI akan menggunakan sistem block caving, yakni dengan menggali terowongan ke tempat cadangan bijih di dalam tanah dan meledakkan badan bijihnya. Setelah hancur, bijih kemudian ditarik melalui jalur-jalur terowongan khusus.
Metode yang dipakai tersebut 'memaksa' Freeport Indonesia untuk terus beroperasi. Jika penambangan dengan metode block caving tersebut dihentikan, maka bisa terjadi ketidakseimbangan tegangan di dalam tanah. Hal tersebut dapat mengakibatkan longsor atau penutupan lorong-lorong tambang secara permanen.
Jika itu yang terjadi, maka potensi bijih yang bisa tertambang akan hilang.
Menurut Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sukamdaru Prihatmoko, biaya pemulihan tambang yang roboh tersebut bisa mencapai US$20 miliar. Angka ini cukup membuat kegiatan penambangan di sana menjadi tidak ekonomis lagi.
Tantangan Inalum
Saat ini, pemerintah tengah dalam proses merampungkan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Hingga saat ini, proses tersebut masih berjalan.
Pemerintah Indonesia melalui holding industri pertambangan, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum dan Freeport McMoran Inc. telah menandatangani Head of Agreement (HoA) pada Kamis (12/7/2017).
HoA itu merupakan kerangka kerja untuk melakukan transaksi lanjutan di antara kedua belah pihak dalam proses mengakuisisi 51% saham PTFI melalui 40% hak partisipasi atau Participating Interest (PI) milik Rio Tinto dan 9,36% saham milik PT Indocopper Investasi yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Freeport McMoran.
Jika semua proses telah rampung, barulah Inalum secara hukum menggenggam saham PTFI secara mayoritas.
Sebagai pemilik saham mayoritas, tentu saja kendali manajemen akan berada di tangan Inalum. Artinya, berbagai keputusan strategis terkait dengan perusahaan masih ada di pihak nasional.
Dari aspek teknis pertambangan, akan memanfaatkan sumber daya dan pengalaman Freeport yang sudah 51 tahun menggarap lahan pertambangan yang berlokasi di dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tersebut.
Dengan adanya sinergi tersebut, kegiatan pertambangan Freeport Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada negara secara jangka panjang.
Praktisi pertambangan Milawarman mengingatkan pergantian kepemilikan saham harus juga menjamin kegiatan operasi pertambangan tidak berhenti, sekalipun hanya sehari.
“Pemilik boleh berganti tetapi operator enggak boleh berhenti 1 hari pun. Dari sisi teknis, jangan sampai ditutup, kalau ditutup cadangan nasional bisa hilang karena kesalahan kita, transaksi, arbitrase,” katanya.
Apalagi, lanjutnya, ini menyangkut kegiatan tambang bawah tanah. Kalau sampai setahun berhenti, satu blok itu ambruk dan tidak bisa ditambang dan dicoret dari cadangan. “Betapa complicated sistem blok caving. Begitu operasi, tidak boleh direm. [Ketika] Mogok dan berhenti, begitu masuk lagi blok itu sudah runtuh.”
Dia menambahkan tambang Freeport memiliki beberapa karakteristik, mulai dari kerumitan secara geologi, lokasi yang sangat terpencil, dan sensitivitas kadar.
Menurut dia, tidak mudah mengelola teknologi untuk kegiatan pertambangan di wilayah terpencil di Papua. Belum lagi terkait dengan sumber daya manusianya. “Ini butuh kecanggihan korporasi.
Wilayah operasi Freeport terpencil, investasi sangat besar US$15 miliar, kebutuhan tenaga kerja tinggi, high skill, high expert. Kebutuhan industri pendukung, tenaga kerja 33.000. Itu baru yang terkait langsung,” ujarnya.
Inalum–selaku bakal pemegang saham mayoritas dan wakil pemerintah di PT Freeport Indonesia–dituntut mampu mengembangkan proses pertambangan berkesinambungan di Freeport.
“Pasca akuisisi, Freeport harus fokus kepada peningkatan proses pertambangan yang berkelanjutan,” ujar Irwandi Arif, Ketua Indonesia Mining Institute.
Menurut dia, hal itu sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan industri pertambangan di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
