PII: Kompleksitas Peran PLN Perlu Dikaji Ulang

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menilai kompleksitas peran PT PLN (Persero) dalam struktur pasar ketenagalistrikan nasional perlu dikaji ulang guna menghadapi kemajuan teknologi di sektor ketenagalistrikan.
Denis Riantiza Meilanova | 25 September 2018 21:19 WIB
Petugas PLN - Bisnis.com/Denis

Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menilai kompleksitas peran PT PLN (Persero) dalam struktur pasar ketenagalistrikan nasional perlu dikaji ulang guna menghadapi kemajuan teknologi di sektor ketenagalistrikan.

Peran PLN dinilai cukup kompleks karena harus melakukan kerja dari hulu hingga hilir. Mulai dari membangun infrastruktur kelistrikan, mengoperasikan 70% pembangkit listrik dan nyaris 100% jaringan transmisi dan distribusi , menyalurkan kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Bahkan hingga seleksi dan negosiasi tarif listrik dengan produsen listrik swasta atau IPP (Independent Power Producer) semuanya dilakukan PLN sendiri.

Menurut Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto, struktur pasar ketenagalistrikan saat ini sangat bergantung pada PLN, karenanya syarat utama keandalan struktur ini adalah PLN harus sehat baik secara keuangan maupun keandalan pengoperasian.

"Sedikit saja kesehatan PLN terganggu maka keseluruhan sistem ketenagalistrikan di tanah air akan terganggu. Ibaratnya, PLN bersin saja, satu negara ini bisa demam pilek,” ujar Heru melalui keterangan persnya, Senin (24/9/2018).

Heru juga merujuk pada berbagai kemajuan teknologi di pembangkitan, transmisi dan distribusi, optimalisasi operasi, inovasi EBT, serta digitalisasi, yakni teknologi baru seperti smart grid, big data dan AI (Artificial Intelligence), distributed energy resources, blockchain, cyber security, dan beragam teknologi baterai telah mewarnai industri ketenagalistrikan. Dunia sedang menyambut era prosumer (producer dan consumer) dan enernet (energy on internet) dan kebangkitan EBT.

“Kemajuan teknologi yang sangat pesat mendorong kita untuk mulai memikirkan peran PLN dan struktur pasar ketenagalistrikan di masa depan," katanya.

Kebijakan dan regulasi perlu disiapkan untuk mengantisipasi perubahan besar yang dihasilkan dari revolusi teknologi yang akan berujung pada perubahan bisnis model.


“Tantangan teknologi adalah bagaimana agar berbagai energi terbarukan ini menjadi terjangkau harganya. Pemanfaatkan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik pribadi sekaligus produsen listrik mendorong lahirnya era prosumer. Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada satu lembaga saja untuk mencapai target EBT 23% pada 2025. Diperlukan kolaborasi banyak pihak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi”, kata Heru.

Guru Besar Teknik Elektro ITB Pekik Argo Dahono mengatakan kompleksitas peranan PLN telah menyebabkan inefisiensi kelistrikan di Indonesia.

“Listrik memang hajat hidup orang banyak. Tapi yang diperlukan apakah listrik dan segala sumber dayanya cukup dikendalikan oleh negara, atau perlu sampai dimiliki sepenuhnya oleh negara? Manurut saya negara cukup sebagai pengendali. Tanpa kompetisi, bagaimana kita bisa menjamin PLN melakukan efisiensi?,” ungkap Pekik.

Pekik mengusulkan bahwa regulator aturan kelistrikan dan lembaga pengawas tetap dipegang oleh negara, sementara struktur kelembagaan PLN diberikan dua opsi. PLN bisa menjadi entitas yang menguasai transmisi dan distribusi, sementara produksi diserahkan kepada swasta. Bukan seperti sekarang yang menjadikan PLN terlalu dominan. Alternatif lainnyaadalah skema oligopoli, sehingga akan ada PLN I, PLN II dan seterusnya, sama halnya seperti Pelindo ataupun PT Perkebunan Nusantara.

“Kalau kita lihat industri lain yakni telekomunikasi, persaingan lebih fair antara BUMN dengan swasta. Ini karena adanya BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) yang menaungi dan menjadi wasit persaingan antara perusahaan telekomunikasi milik negara dengan swasta. Sudah seharusnya sistem ini diberlakukan ke industri listrik,” kata Pekik.

Tag : PLN
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top