Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan SDM (BRSDM) mengalokasikan dana lebih dari Rp1,835 miliar guna melakukan assessment dan penyuluhan bagi 2.550 penyuluh perikanan.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 23/2014 tentang Pemerintahan daerah, penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional, akreditasi and sertifikasi penyuluh perikanan, serta peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan perikanan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Oleh karena itu, sebanyak 3.148 penyuluh yang tadinya berstatus sebagai penyuluh daerah atau provinsi akhirnya dilimpahkan ke pusat. Namun, dari jumlah tersebut hanya 2.550 orang yang akhirnya benar-benar bisa mengikuti program assessment dan penyuluhan disebabkan berbagai macam hal seperti kelayakan secara usia, kemampuan dan sejumlah ketentuan lainnya.
“Kita ingin memastikan bahwa penyuluh yang ada di lapangan adalah penyuluh yang punya kompetensi yang luar biasa,. Jadi kita perlu memetakan lagi bener enggak kerja yang baik, kompetensinya ada enggak, keterampilannya punya enggak, attitudenya baik enggak,” jelas Kepala BRSDM Sjarief Widjaja, Rabu (5/9/2018).
Selain memberikan penyuluhan bagi para penyuluh yang dilimpahkan dari daerah ini, BRSDM juga akan melakukan pemetaan kemampuan mereka yang kemudian akan digolongkan menjadi 3 kategori.
Kategori pertama adalah yang mampu mendorong semangat dan kemampuan pelaku utama dalam upaya peningkatan produksi perikanan yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan menguasaui kegiatan usaha pelaku utama.
Kategori kedua adalah penyuluh yang mampu meningkatkan kemampuan para pelaku utama dalam berinovasi, menghasilkan produk, teknologi, dan metodologi yang memiliki nilai tambah, serta mampu mengintegrasikan pelaku usaha dengan sumber teknologi, serta mampu meningkatkan kemampuan manajemen usaha kelompok.
Sementara itu kategori ketiga adalah penyuluh perikanan yang mampu mendorong terwujudnya kawasan bisnis perikanan, mampu mencipatakan akses pasar bagi pelaku utama/usaha perikanan, serta mampu mendorong kemandirian pelaku usaha perikanan.
Para penyuluh ini kemudian akan diberikan pelatihan sesuai dengan kemampuannya sebelum disebar ke derah-daerah untuk bisa membimbing para pelaku usaha perikanan. Penyuluhan dan assessment ini akan dilakukan di 17 lokasi berbeda di Indonesia.
Dalam penyebaran penyuluh pun, BRSDM akan akan menetapkan skema baru yakni berdasarakan kategori wilayah.
“Kalau dulu kita berpikir satu kecamatan satu penyuluh atau satu desa satu penyuluh, sekarang tidak. Kami sekarang sudah punya petan Indoensia yang kita bagi menjadi daerah hijau kuning dan merah. Saya sekarang akan membagi penyuluh kita sesuai dengan tingkat leveling dari daerahnya tadi. Kalau daerahnya merah, mestinya penyuluhnya lebih banyak,” paparnya.
Daerah hijau adalah daerah perikanan penangkapan atau budidaya yang sudah maju dengan tingkat kualitas maupun teknologinya telah mumpuni. Adapun daerah merah adalah daerah yang masih terbelakang dari sisi capaian sektor kelautan dan perikanan.
Selain jumlah, kemampuan para penyulh juga akan menjadi penentu di mana mereka akan ditempatkan. Kendati akan disebar ke daerah, para penyuluh ini akan tetap berstatus sebagai penyuluh pusat.
Dengan adanya assessment dan pelatihan bagi para penyuluh ini, diharapkan mereka bisa membawa semua daerah perikanan Indonesia ke level hijau. BRSDM mencatat dari total 78.000 desa yang ada di Indonesia, 10.624 nya adalah desa pesisir.
Diharapkan, seluruh penyuluh ini akan bisa mulai diterjunkan ke lapangan per Juli 2019. Pada saat tersebut, KKP diperkirakan akan memiliki sekitar 2,963 penyuluh aktif termasuk penyuluh yang telah terlebih dahulu menjalani proses serupa sebanyak 413 orang.
