Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah akan mempertahankan cadangan beras di angka 2 juta ton, jumlah ini terutama dapat diambil dari produksi domestik.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) Agung Hendriadi menuturkan, cadangan beras pemerintah akan dipertahankan sebanyak 2 juta ton.
Oleh karena itu, meskipun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan digunakan untuk stabilitasi harga, pemerintah akan berupaya mengisinya kembali, salah satunya melalui produksi dalam negeri.
“Pemerintah tetap dan wajib mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri terlebih dahulu sebelum mengimpor beras. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi," tegas Agung.
CBP dapat digunakan untuk bantuan sosial, kebutuhan beras sejahtera (rastra), stabilitas harga, hingga bantuan kepada korban bencana alam.
Agung mencatat, stok beras Perum Bulog saat ini terdiri atas pengadaan dalam negeri sebanyak 1,3 juta ton, dan sisanya beras impor 529.523 ton. Jumlah itu, katanya, melebihi batas aman yang ditentukan sebanyak 1,5 juta ton.
Sementara itu, cadangan beras pemerintah juga ada di tingkat penggilingan yakni di gudang-gudang penggilingan di seluruh Indonesia. Per 21 Agustus 2018 jumlahnya mencapai 1,23 juta ton.
Sebelumnya, Pemerintah melaksanakan Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator (Rakor) Perekonomian di Jakarta Senin (27/8) kemarin memutuskan pemerintah mulai melakukan intervensi pasar beras.
Kalangan pengamat pun mengingat langkah intervensi pasar merupakan keputusan resmi pemerintah, maka masyarakat petani harus meyakini pemerintah sudah mengkaji berbagai pertimbangan.
“Kalau ada yang dirugikan, tinggal tanya Kemendag, tanya pemerintah. Karena kewajiban pemerintah menjaga stabilitas pasokan, ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar”, jelas Rachmat Pambudy, Pengajar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
