INSA: Subsidi Kontainer Tak Perlu

Pelaku usaha pelayaran niaga nasional yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) menilai subsidi kontainer untuk angkutan muatan balik tidak diperlukan.
Sri Mas Sari | 27 Agustus 2018 09:53 WIB
Kapal kargo melego jangkar di Selat Madura, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/9)./ANTARA FOTO - Didik Suhartono

Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaku usaha pelayaran niaga nasional yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) menilai subsidi kontainer untuk angkutan muatan balik tidak diperlukan.

Pasalnya, bantuan itu tidak mengurangi disparitas harga dan tidak menyuplai barang pokok sesuai tujuan tol laut.
 
Menanggapi rencana pemerintah memberikan potongan (diskon) biaya angkut (freight) untuk muatan balik terhadap 5 unit dry container dan 5 unit reefer container pertama yang di-booking, INSA menilai sebaiknya subsidi itu ditujukan untuk hasil bumi dan hasil hutan saja.

Alasannya, volume reefer container sudah baik walaupun tanpa subsidi. Tingkat keterisian peti kemas berpendingin itu juga sangat bergantung pada musim. 
 
INSA menilai program tol laut tidak bisa diukur serta merta dari adanya muatan balik yang sejauh ini masih rendah. Pasalnya, muatan balik yang rendah tidak hanya dialami angkutan tol laut, tetapi juga rute komersial yang muatan baliknya tidak lebih dari 30%.
 
"Tidak adanya muatan balik adalah karena tidak banyaknya industri di luar Jawa, bukan karena freight pengiriman. Sebaiknya, pemerintah pusat dan daerah ke depan harus lebih terkoordinasi untuk mendorong dan memberikan insentif perusahan maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan melaksanakan usaha di daerah," kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto kepada Bisnis, Minggu (26/8/2018).
 
Lebih lanjut, dia berpendapat Public Service Obligation (PSO) melalui program tol laut sebaiknya tidak berlangsung selamanya. Setelah ekonomi daerah terbangun, trayek tol laut seharusnya menjadi rute komersial sesuai dengan prinsip ship follow the trade
 
Menurut Carmelita, kelancaran distribusi di hinterland ikut memengaruhi tingkat harga bahan pokok di daerah. Adapun biaya transportasi laut hanya salah satu faktor.
 
"Keberhasilan program tol laut diukur dari terbangunnya ekonomi daerah dan rute tol laut digantikan dengan rute komersial. Ini tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua tahun saja. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan terus menerus," tuturnya.

Tag : Tol Laut
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top