Tol Laut: Operator Sambut Rencana Subsidi Muatan Balik

Operator kapal tol laut menyambut baik rencana subsidi kontainer dan keringanan biaya pengangkutan (freight) oleh pemerintah untuk memancing muatan balik dari Indonesia timur. 
Sri Mas Sari | 27 Agustus 2018 09:14 WIB
Kapal Logistik Nusantara 4 yang melayani tol laut menurunkan kontainer muatannya saat bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/6/2018). - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA -- Operator kapal tol laut menyambut baik rencana subsidi kontainer dan keringanan biaya pengangkutan (freight) oleh pemerintah untuk memancing muatan balik dari Indonesia timur. 
 
Direktur Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto mengatakan Pelni setuju terhadap langkah pemerintah memberikan subsidi lanjutan terhadap program tol laut. Namun, ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi, termasuk jika pemerintah hendak melakukan pengadaan kontainer berpendingin (reefer container).
 
"Sarana dan prasarana di pelabuhannya, juga di kapal pengangkut, seperti fasilitas plug untuk mendukung kebutuhan listrik bagi reefer container juga harus menjadi bahan evaluasi bersama," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (26/8/2018).

Menurut Harry, angkutan bahan rempah-rempah dari timur ke Jawa sangat membantu para petani meskipun mereka belum mampu memproduksi dalam jumlah besar.

Volume yang belum signifikan itu dapat diangkut oleh kapal-kapal perintis Pelni dari lokasi yang tersebar di pulau-pulau kecil di Indonesia Timur untuk dikonsolidasikan di beberapa pelabuhan yang strategis, yang merupakan perlintasan antara rute pelayanan kapal kontainer barang dan kapal perintis. 
 
Pengangkutan garam dari pelabuhan Lewoleba dan Sabu-Rote, Nusa Tenggara Timur, juga membuktikan kapal tol laut bermanfaat mengangkut komoditas tertentu dari timur ke Jawa. Keberadaan kapal itu kian menumbuhkan minat masyarakat untuk bergerak dalam kegiatan tersebut.
 
Tahun ini, Pelni melayani enam trayek tol laut sebagaimana ditugaskan pemerintah, yakni T-2 (Tanjung Priok-Tanjung Batu-Belinyu-Tarempa-Natuna-Midai-Serasan-Tanjung Priok), T-4 (rute Tanjung Perak-Makassar-Tahuna), T-6 (Tanjung Perak-Tidore-Morotai-PP), T-13 (Kalabahi-Moa-Rote-Sabu),  T-14 (Tanjung Perak-Lewoleba-Adonara/Tenong-Larantuka), dan T-15 (Kisar-Namrole-PP).
 
Sayangnya, tingkat keterisian kapal yang kembali dari daerah tujuan sangat rendah.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemehub) per awal Juli 2018, di trayek T-2, rata-rata muatan berangkat 501 ton per perjalanan (voyage) atau 19,3% dari kapasitas kapal 2.600 ton. Namun, muatan baliknya rata-rata hanya 12,7 ton per voyage atau tidak sampai 5% dari kapasitas kapal.
 
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (Temas Line) juga menilai langkah pemerintah mestinya mampu mengerek muatan balik. Selain itu, Direktur Operasional Temas Line Teddy Arief Setiawan mengusulkan komoditas dry container perlu dibuat spesifik, misalnya untuk hasil bumi dan hasil hutan.
 
Temas Line melayani trayek tol laut T-9 (Tanjung Perak-Nabire-Serui-Wasior-Tanjung Perak) dan T-11 (Tanjung Perak-Timika-Agats-Merauke-Tanjung Perak). Perseroan biasanya mengangkut beras, besi, dan semen ke Papua.
 
Menurut data Kemenhub, muatan berangkat trayek T-9 rata-rata 42,3 TEU's per voyage dan trayek T-11A rata-rata 26 TEU's per voyage. Tetapi, Temas Line hanya mengangkut balik kayu sekitar 5-10 TEU's per voyage

Pada Jumat (24/8), ada sejumlah langkah yang disiapkan Kemenhub untuk mendorong muatan balik dari Indonesia Timur. Langkah itu mencakup pengadaan kontainer berpendingin sebanyak 40 unit untuk muatan balik mengangkut ikan, menyiapkan mekanisme pemberian potongan biaya angkut untuk muatan balik terhadap 5 unit dry container dan 5 unit reefer container pertama yang di-booking
 
"Selain itu, kami sedang mengkaji kemungkinan pembebasan freight, terutama pada kondisi muatan tidak penuh dari Pelabuhan Tanjung Perak ke daerah T3P [tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan] untuk dry dan reefer container kosong melalui subsidi operasi kapal dengan operator Pelni," kata Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko. 
 
Term subsidi yang digunakan Ditjen Perhubungan Laut adalah berth to berth (dari dermaga ke dermaga). Dengan begitu, pemerintah secara tidak langsung juga memberikan subsidi terhadap biaya bongkar muat (stevedoring).
 
Wisnu memastikan langkah itu tidak akan menambah pagu subsidi. Menurut dia, dengan anggaran subsidi Rp447 miliar, Kemenhub terus melakukan efisiensi dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. 

Tag : Tol Laut
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top