Bisnis.com, JAKARTA — Kendati porsi anggaran pendidikan dipatok sebesar 20% dalam postur RAPBN 2019, pemerintah hingga saat ini dinilai belum optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sekadar catatan, pagu anggaran untuk pendidikan dalam RAPBN 2019 dipatok senilai Rp487,9 triliun, atau naik 12,3% dibandingkan dengan pagu tahun ini senilai Rp434,6 triliun.
Adapun, anggaran pendidikan tahun depan tersebut mencakup belanja pusat senilai Rp158 triliun. Angka tersebut dibagi-bagikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah Rp36 triliun, Kementerian Agama Rp51,9 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp40,2 triliun, dan Kementerian PUPR Rp6,6 triliun.
Selain itu, anggaran pendidikan 2019 mencakup dana transfer senilai Rp309,9 triliun yang teridiri atas dana alokasi umum untuk gaji dan tunjangan guru sejumlah Rp168,6 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp18,7 triliun, dan dana alokasi khusus nonfisik Rp117,7 triliun.
Adapun, biaya untuk pengembangan pendidikan nasional dipagu senilai Rp20 triliun.
Pengamat pendidikan Budi Trikorayanto menjelaskan, selama ini alokasi anggaran pendidikan yang memperoleh porsi besar dalam postur APBN belum digunakan secara optimal oleh Pemerintah.
Pasalnya, dalam daftar Programme Internationale for Student Assesment (Pisa) 2015, Indonesia berada pada urutan ke-66 dari 72 negara yang memiliki kemampuan literasi dengan skor 397, urutan ke-65 untuk kemampuan matematika dengan skor 386, serta urutan ke-64 untuk sains dengan skor 403.
"Anggaran sebesar itu mestinya digunakan dengan kreatif, bukan sekadar menaikan gaji dan memperbanyak ruang kelas, atau hanya untuk gelar acara jambore," ujarnya, Kamis (23/8/2018).
Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang saat ini harus diprioritaskan adalah peningkatan kualitas guru. Pasalnya, guru merupakan titik lemah pendidikan yang utama.
"Buka peluang menjadi guru bagi lulusan universitas negeri di luar fakultas pendidikan. Tentunya harus ada pembekalan tambahan ilmu kependidikan. Sebagaimana diketahui, yang masuk fakultas kependidikan dan jadi S.Pd. adalah grade III lulusan SMA," katanya.
Peningkatan kualitas pendidikan, sambungnya, juga dapat dilakukan dengan pengembangam pendidikan alternatif (pendidikan nonformal dan informal) yang terbukti lebih efektif dalam Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
"Tidak semua anak kompatibel dengan model pendidikan formal. Pendidikan mesti bisa menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah ke tempatnya masing-masing. Banyak sekolah pinggir rel dan kolong jembatan yang dihambat perizinannya," tutur Budi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri menuturkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari RAPBN 2019 tidak sepenuhnya disalurkan ke kementerian yang mengurus pendidikan
"Banyak kota dan kabupaten yang mengalokasikan kurang dari 10% APBD untuk pendidikan," ujarnya.
Dia pun tak memungkiri, hingga kini belum ada rencana peta jalan pendidikan yang jelas terkait dengan penggunanan alokasi anggaran tersebut. Terlebih, terdapat penggantian sistem pendidikan atau kurikulum setiap ada kebijakan pemerintahan baru.
Lebih lanjut, dia memaparkan dari 1,8 juta ruang kelas di Indonesia, sebanyak 1,3 juta di antaranya dinyatakan rusak dan 250.000 dinyatakan rusak berat. "Itu pun tahun ini hanya dialokasikan 25.000 ruang kelas, sisanya diserahkan ke daerah," katanya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Naim menuturkan, anggaran pendidikan yang disalurkan ke kementeriannya akan dialokasikan untuk penambahan kuota beasiswa bidik misi, revitalisasi politeknik, serta peningkatan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
"Lalu juga ada anggaran untuk sarana dan prasarana senilai Rp1,6 triliun yang pelaksanaannya di bawah Kementerian PUPR," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan anggaran Kemendikbud mengalami penurunan dari Rp40,1 triliun tahun ini menjadi Rp36 triliun pada tahun depan.
Penurunan tersebut karena ada pengalihan kegiatan untuk pembangunan fisik mulai 2019 secara bertahap dilakukan Kementerian PUPR yang meliputi rehabilitasi sekolah dan unit sekolah baru (USB).
"Tahun depan anggaran Kemendikbud akan digunakan untuk Kartu Indonesia Pintar Rp9,8 trilliun, Tunjangan Profesi Guru Non PNS Rp6 triliun. Lalu pengadaan peralatan pendidikan, pelatihan guru dan tenaga pendidikan, penguatan pendidikan karakter dan penyelarasan SMK dengan dunia usaha termasuk program darmasiswa," terangnya.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menuturkan target sementara rehabilitasi sekolah yang dilakukan oleh PUPR di tahun depan yang direncanakan sebanyak 93.200 ruang kelas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
