Bisnis.com, JAKARTA — Visi ekonomi calon wakil presiden yangs bertarung dalam kontestasi Pemilu 2019 akan menjadi sorotan karena Indonesia sedang menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, sejak 2004 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), perihal ekonomi terkesan lebih banyak dipegang wakil presiden.
Hal itu berlanjut pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY yang diwakili ekonom, Budiono. Pun demikian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden JK.
Sehingga, sejumlah pengamat politik menilai calon presiden terlebih petahana harus mempertimbangkan penguasaan masalah ekonomi dalam memilih pendampingnya.
Terkait hal itu, JK menyatakan saat ini dan di masa depan suasana perekonomian dunia bakal memanas atau berada di luar kebiasaan. Ada perubahan sistem di mana AS sebagai menerapkan proteksionisme, sedangkan China sebagai negara sosialis atau komunis justru semakin menerapkan ekonomi terbuka.
“Oleh karena itu, akan terjadi konflik-konflik kepentingan dan proteksi-proteksi dan juga kalau itu berlanjut terus ujungnya trade war,” katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Jumat (10/8/2018).
Menurut JK, perang dagang memiliki kerugian dan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Contohnya, AS akan mengenakan bea masuk yang lebih besar untuk produk China, sehingga barang ekspor dari Indonesia di Negeri Paman Sam bisa lebih murah dan meningkatkan daya saing.
“Itu bisa seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai mengambil kesempatan dalam ‘pertarungan dua orang yang berkelahi’. Kita harus bisa mengambil keuntungan dari kedua belah pihak,” imbuhnya.
