Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjalin kerja sama dengan mitra-mitra pembangunan, baik pemerintah asing maupun organisasi internasional, dalam rangka menyukseskan pembangunan rendah karbon di Indonesia
Selain itu, Bappenas juga mengangkat Duta Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, yaitu Boediono, Mari Elka Pangestu, dan Lord Nicholas Stern.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengurangi emisi karbon dalam pembangunan.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal ini akan diperkuat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berlandaskan pada kajian mendalam untuk mewujudkan keseimbangan antara target pembangunan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, serta penurunan emisi GRK,” jelasnya dalam Peluncuran Kemitraan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Indonesia di Gedung Saleh Afiff, Bappenas, Rabu (8/8/2018).
Kerja sama ini dilakukan dengan Pemerintah Jerman, Inggris, Norwegia, Denmark, dan Jepang.
Selain itu, Indonesia juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional, lembaga riset, dan sektor swasta, di antaranya International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), New Climate Economy, WRI Indonesia, dan Global Green Growth Institute (GGGI).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono mengatakan pembangunan berkelanjutan adalah tugas bersama.
“Melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita, generasi sekarang kepada generasi mendatang. Semua pemangku kepentingan harus bersinergi dan bekerja sama. Sektor publik harus satu visi, yaitu kebijakan antar kementerian/lembaga serta antara pusat dan daerah harus sinkron," ujarnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ke-13 dan Menteri Perdagangan RI ke-30, Mari Elka Pangestu, menambahkan pembangunan rendah karbon di Indonesia membutuhkan dana yang besar dan tidak akan cukup jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
“Pembangunan rendah karbon harus diiringi dengan penguatan dan peningkatan investasi dari berbagai pihak. Lembaga keuangan, dana investasi, swasta, dan organisasi di bidang pendanaan iklim dapat ikut serta bersama-sama, menyajikan, dan menggerakkan modal, informasi, insentif, serta fasilitas untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi yang efisien dan berkelanjutan,” paparnya.
Menurut Mari, pemerintah perlu mengembangkan skema-skema investasi baru yang didukung kebijakan yang menciptakan kepastian investasi rendah karbon dalam jangka panjang. Perlu ada sistem insentif dan disinsentif yang tepat guna meningkatkan investasi yang menunjang pembangunan rendah karbon nyata dan berdampak luas.
Adapun Lord Nicholas Stern adalah peneliti perubahan iklim asal Inggris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
