Pasar Perumahan di Perbatasan Minim

Asosiasi pengembang Realestat Indonesia menilai pasar perumahan di daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain memang tidak besar karena masyarakat memiliki lahan sendiri.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 07 Agustus 2018 18:14 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi pengembang Realestat Indonesia menilai pasar perumahan di daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain memang tidak besar karena masyarakat memiliki lahan sendiri.

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Barat, M. Isnaini mengatakan Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia memang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda untuk pengembangan properti. Isnaini menyebut, di Kalimantan Barat memang sulit membangun perumahan karena masyarakat umumnya sudah memiliki lahan dan membangun rumah sendiri.

“Di perbatasan itu tidak ada pasarnya, sebab penduduk asli pun sudah punya tanah sendiri dan membangun rumah sendiri,” jelas Isnaini kepada Bisnis, Selasa (8/7/2018).

Dia menyatakan, umumnya pekerja yang berada di daerah perbatasan adalah pekerja perkebunan sawit. Sayangnya, mereka cenderung memilih rumah di kota ketimbang membangun rumah di daerah perbatasan. Alasannya, memiliki rumah di kota lebih terjamin untuk fasilitas, salah satunya untuk akses pendidikan bagi anak-anak mereka.

Sementara itu, pemerintah juga hendak mendorong pengembangan ekonomi di perbatasan dengan pembangunan kawasna industri dan pasar tradisional. Menurut Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dodi Slamet Riyadi para pelaku usaha perlu didorong untuk mengajukan izin pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di perbatasan.

Meskipun begitu, dia mengimbau agar jenis KEK yang dibuka pada satu daerah tidak sama guna mencengah persaingan yang tidak sehat antar sesama pelaku usaha. Oleh sebab itu pemerintah bisa memberikan  insentif bagi pelaku usaha yang mau berinvestasi di perbatasan.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan sudah menyelesaikan pembangunan 7 pasar perbatasan sebagai bagian dari pengembangan kawasan perbatasan dan menjadi pusat ekonomi baru yang terintegrasi. Ada pun ketujuh pasar tersebut adalah Pasar Skouw di Papua, lalu Pasar Nanga Badau, Entikong, dan Aruk di Kalimantan Barat. Ada pula Pasar Wini, Motaain, dan Pasar Motamasin di Nusa Tenggara Timur.

Basuki merinci biaya investasi untuk pembangunan Pasar Skouw sebesar Rp70,24 miliar dengan progress fisik 93% dan direncanakan rampung pada 2019. Sementara di Kalimantan Barat, pembangunan Pasar Nanga Badau menelan biaya Rp27,17 miliar dengan progres saat ini 55,93% dan direncanakan selesai pada 2018. Sementara itu biaya pembangunan Pasar Arus menelan biaya Rp22,23 miliar dengan progress mencapai 71,17% dan ditargetkan rampung tahun depan.

Di Nusa Tenggara Timur, PUPR membangun Pasar Wini dengan biaya Rp12,82 miliar dengan progres sudah mencapai 92,12%. Pasar Motamasin dibangun dengan investasi Rp9,6 miliar dan sudah rampung 99%. Sementara Pasar Motaain menelan biaya Rp14,24 miliar dengan progres fisik mencapai 86,76%. Ketiga pasar ini direncanakan rampung pada 2018.

Tag : perumahan rakyat
Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top