Bisnis.com, JAKARTA — Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bergerak untuk melakukan penanganan tanggap darurat pasca gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang Nusa Tenggara Barat pada Minggu (5/8/2018).
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (6/8/2018), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono langsung bertolak menuju Lombok Utara usai peresmian venue layar dan jetski untuk Asian Games 2018 di Pantai Barat Ancol, Jakarta.
Basuki menyampaikan Kementerian PUPR berupaya untuk memenuhi kebutuhan warga dan para pengungsi, terutama air dan sanitasi, pada masa tanggap darurat pascabencana. Untuk mendapatkan sumber air, Kementerian PUPR akan membuat sumur bor di dekat lokasi pengungsian.
Untuk memastikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengungsi bisa terpenuhi sekaligus mempersiapkan tahapan rehab dan rekon, dia menginstruksikan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Achmad Gani Ghazaly untuk berkantor di Lombok Utara dibantu Satker Ditjen Cipta Karya, BPJN IX Mataram, BWS Nusa Tenggara 1 dan Satker Penyediaan Perumahan.
Pada Senin (6/8), Kementerian PUPR juga telah mendatangkan sarana dan prasarana untuk membantu pengungsi pada masa tanggap darurat ini dari gudang peralatan Kementerian PUPR di Bekasi dan Bali.
Dari gudang peralatan di Bali, telah dikirim ke Lombok sebanyak 30 unit Tenda Hunian Darurat (THD), 16 unit Hidran Umum (HU) kapasitas 2.000 liter, dan 30 unit HU kapasitas 1.000 liter.
Sementara itu, dari gudang Bekasi dikirimkan ke Ubung, Bali sebanyak 26 unit WC Portable Toilet, 40 unit THD, dan 100 unit rangka besi HU kapasitas 2.000 liter yang selanjutnya akan dikirim ke Lombok. Barang-barang tersebut sebagian telah didistribusikan ke sejumlah posko pengungsian.
Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 masih terus melakukan pendataan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Basuki berpesan pada jajarannya bahwa proses perbaikan rumah harus mengikuti standar dan pedoman teknis bangunan tahan gempa. Hal ini harus dilakukan di bawah supervisi yang ketat sekaligus sebagai bentuk edukasi publik bagaimana membangun rumah yang berkualitas, layak huni, dan tahan gempa.
