Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyarankan agar dana bantuan sosial atau bansos yang dikucurkan pemerintah pada 2019, disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Sebelumnya, seperti dihimpun Bisnis.com pemerintah bakal menambah anggaran (bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Rencananya indeks bantuan sosial bagi 10 juta KPM PKH akan naik dari Rp15,4 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp32 triliun pada tahun 2019.
“Sebaiknya tidak tunai memang lebih bagus. Karena penggunaannya bisa tepat sasaran. Yang kedua memang harus dilihat kebutuhannya berbeda-beda, kan setiap daerah jadi mungkin saya usulkan bansos harus sesuai dengan wilayahnya dan daerahnya dan kebutuhan masyarakatnya,” katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Senin(30/7).
Hal itu, kata dia, akan lebih tepat sasaran menyelesaikan masalah msyarakat yang tidak mampu. Ketika ditanya apakah kenaikan bansos tepat pada 2019, menurutnya hal itu jangan sampai menimbulkan hal politis.
Penaikan dana bansos menurutnya wajar-wajar saja asalkan memang tepat sasaran dan memang dibutuhkan.
“Jadi bukan sekadar menaikannya. Ini mungkin sosialisasi menaikannya termasuk peruntukannya itu harus lebih detail. Karena orang pasti bicara kalau makin naik berkaitan dengan politik. Nah ini mungkin saya rasa supaya bisa mengurangi,” ujarnya.
Dia pun menjelaskan, kendati pemerintah mengklaim kemiskinan menurun bansos tetap diperlukan. Hal itu untuk mengangkat masyarakat yang ekonominya masih di bawah.
“Karena itu nanti mengangkat harkat orang yang rendah tadi. Selama ini inflasi naik terus tetapi difinisi kemiskinanya tetap kan,” tuturnya menjelaskan.
Dia menambhakan, kendati bansos ditambah pada tahun depan hal itu tidak akan berpengaruh pada peningkatan daya beli. Dia menegaskan bansos hanya berdampak pada penekanan kemiskinan jika tepat sasaran.
